ESDM Provinsi Rekomendasikan 39 IUP Dicabut Hasil Evaluasi Masih Non CNC

Palu- Dinas Energi Sumber Daya Meneral (ESDM) provinsi sulawesi tengah mengusulkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untk mencabut 39 izin usaha pertambangan (IUP). Rekomendasi pencabutan IUP milik sejumlah perusahaan tambang mineral dan batu bara ini, merupakan hasil dari evaluasi penerbitan tambang yang belum clean and clear (CNC).

Kepada Radar Sulteng, kepala dinas (Kadis) ESDM Sulteng, Bambang Sunaryo mengatakan, dari 238 berkas iup yang diserahkan masing-masing kabupaten kepihak provinsi, setelah di evaluasi ada sekitar 39 IUP bermaslah atau belum CNC. Diungkapkan Bambang, ada empat item yang dinilai sehingga IUP tersebut dikategorikan non CNC. “Mulai dari masalah administrasinnya, masalah teknis masalah kewilayahan dan masalah keuangan perusahaan. Satu saja yang kami nilai bermasalah.

Ramai-ramai perusahaan mendaftar CNC di Provinsi, maka kami anggap itu Non CNC, “terang kadis di temui senin(18/7) kemarin. Dijelaskan Bambang yang dimaksud masalah administrasi dalam evaluasi ini, yakni dimana terkait kronologi teribitnnya perizinanan. Kemudian masalah teknis, yakni syarat-syarat melakukan eksplorasi yang belum di lengkapi, seprti amdal dan masalah kewilayahan dimana terjadi tumpang tindih IUP, satu dengan IUP lain serta masalah keuangan atau financial dari perusahaan. Dalam melakukan Evaluasi, ESDM, kata mantan kadis perhubungan ini, sudah melakukan sesuai apa yang diamanatkan dalam peraturan menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang tata cara evaluasi penerbitan tambang mineral batu bara. Sehingga, pihaknya sangat yakin bahwa memang 39 IUP yang dikeluarkna masing-masing pemerintah kabupaten tersebut, layak untuk dicabut, “ Laporan ini sudah kita Lapoorkan secara lisann kepada Gubernur, nanti kita tinggal menunggu tanda tangan dari Gubernur untuk selanjutnnya Gubernur menyurat kepada Menteri ESDM, untuk pencabutan IUP, “terang Bambang .

Pemkab mana saja yang mengeluarkan IUP yang belum CNC. Donggala dari 21 IUP yang masuk ke Provinsi, 4 diantarannya tergolong non CNC, kemudian Kabupaten Banggai dari 64 IUP ada sekitar 7 IUP yang belum CNC. Kemudian Toli  Toli, dari 15 IUP seluruhnnya dikategorikan CNC. Morowali adri 58 IUP ada 10 yang non CNC, Moorowali Utara dari 57 IUP ada 12 IUP non CNC, Buol dari 15 IUP ada 5 IUP non CNC, serta kabupaten Parimo dari 8 IUP ada 1 yang non CNC.”Jadi total memang ada 39 IUP yang non CNC. Ini tidak ada lagi tawa menawar dan kita Rekomendasikan kepada bapak Gubernur harus dicabut IUP-nya,”tegas Kadis ESDM. Lebih jauh disampaikan Kadis, dengan adanya peraturan baru dimana, kini Pemerintah Provinsi lah yang berwenang  memberikan IUP, maka banyak perusahaan tambang mineral dan batu bara yang beramai-ramai mendaftarkan diri secara formal untuk mendapatkan status.(agg)

Sumber: Radar Sulteng Edisi selasa, 19 juli 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

|Yayasan Tanah Merdeka | Telepon/fax (0451) 425 892 |Jl. Tanjung Manimbaya III No. 111 B Palu 94113, Sulawesi Tengah |paluytm@gmail.com/ytm@ytm.or.id|