APMD: Sumpah Pemuda Lahir Dari Perjuangan Melawan Kezaliman

Aksi mimbar bebas, Aliansi Pemuda Mahasiswa Demokratik (APMD) di Anjungan Nusantara Palu. Senin, 30/10/2017.

Palu– Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Demokratik (APMD) melakukan aksi mimbar bebas di Anjungan Nusantara, Kelurahan Talise, Kota Palu, Senin, 30/10/2017.

Aksi ini bertujuan untuk memperingati hari sumpah pemudah yang jatuh pada 28 oktober. Dalam aksi itu, sejumlah massa aksi membentangkan spanduk dan pamflet yang berisi tuntutan mereka terhadap pemerintah. Salah satunya adalah “wujudkan pendidikan gratis, demokratis dan berkualitas”.

Noviana Onora, Koordinator Lapangan menyatakan dalam orasi politiknya bahwa sumpah pemuda bukan sekedar peringatan simbolik yang setiap tahun diperingati. Tetapi, sumpah pemuda harus dimaknai sebagai bentuk dari perjuangan kaum muda yang berdarah-darah untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan kolonialisme.

Generasi muda, kata Novi harus mengamalkan sumpah pemuda sebagai perjuangan melawan kezaliman, sebagaimana itu masih terus terjadi di Indonesia. Ia, mencontohkan tingginya ketimpangan ekonomi antara pemilik modal dan mayoritas kelas pekerja di Indonesia.

“Hari ini kita bisa lihat secara nyata di mana hanya segelintir orang menguasai, mengontrol dan mengendalikan sumber-sumber ekonomi kita di Indonesia. Sementara, mayoritas orang harus banting tulang demi sesuap nasi. Bahkan ada pula yang mengemis di jalan-jalan dan sudut-sudut lampu merah”. Tegas Novi

Lanjut Novi, ketimpangan ini bukanlah takdir dari Tuhan tetapi lahir dari struktur masyarakat berkelas yang menghamba pada akumulasi modal.

Sehingga kata Novi, semua yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat tanpa terkecuali dikomersilkan. Salah satu contoh nyata kata Novi adalah dunia pendidikan yang hanya jadi milik orang berduit.

“Penghambaan terhadap modal ini, membuat mayoritas manusia sekedar jadi obyek keuntungan segelintir pemilik modal melalui kerja. Demokrasi kita pun  hanya jadi milik para pemilik modal. Rakyat kecil bersuara dibungkam, dikriminalisasi dan dikebiri oleh moncong senjata” Tutur Novi

Ia mencontohkan persolan ini dengan kasus pembungkaman demokrasi yang dialami oleh sejumlah mahasiswa Universitas Tadulako. Katanya sejumlah mahasiswa diskorsing hanya karena mengeluarkan surat himbauan tidak wajib tes kesehatan berbayar bagi mahasiswa baru pada penerimaan mahasiswa 2017 lalu.

Selain itu, Ikbal, Wakil Koordinator Lapangan dalam orasi politiknya menyatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah penguasa yang anti demokrasi. Hal itu terlihat dari sejumlah aturan yang dikeluarkan misalnya UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Perpu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Menurut Ikbal sejumlah instrumen tersebut substansinya adalah menutup rapat-rapat ruang demokrasi rakyat kecil. Sementara, pemerintah kata Ikbal, memberikan keleluasaan bagi pemilik modal untuk berinvestasi di Indonesia.

“Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-JK memperlihatkan kecenderungan keberpihakannya terhadap pemilik modal. Rakyat kecil dibungkam agar tidak resisten terhadap penghisapan pemilik modal. Hal ini adalah cara paling ampuh meredam aksi-aksi perlawanan rakyat miskin.” Tegas Ikbal

Ia, kemudian mengajak semua pemuda yang menjadi korban dari sistem yang menghisap ini untuk bersatu dan bersama-sama berjuang. “Hanya persatuan kaum muda dan perjuangan yang bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh”. Tutup Ikbal

Setelah bergantian menyampaikan orasi politik, massa aksi kemudian menutupnya dengan  menyanyikan sejumlah lagu perjuangan seperti “Darah Juang” dan “Buruh Tani”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

|Yayasan Tanah Merdeka | Telepon/fax (0451) 425 892 |Jl. Tanjung Manimbaya III No. 111 B Palu 94113, Sulawesi Tengah |paluytm@gmail.com/ytm@ytm.or.id|