Buka Tambang Emas Dongi-dongi: Lembaga Adat Minta Kebijakan Gubernur

SULTENG POST-Lembaga adat Dongi-Dongi  Desa Sedoa, Kabupaten Posomeminta kebijakan dan dorongan Gubernur Sulteng Longki Djanggola, terkait usulan pembukaan area tambang emas di wilayah itu.

Pasalnya, kehadiran tambang  emas yang hanya sekira 30an hektar tersebut kini berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat Dongi-dongi, Poso dan wilayah Sigi.

Warga juga berjanji untuk patuh  jika ada penataan atau pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah atas keinginan pembukaan itu sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat(WPR).

“Kami meminta pemerintah mengatur dan menata area tambang emas ini, daripada harus ditutup kemudian mengorbankan kami sebagai warga lokal sini,’’ kata pengurus lembaga adat Dongi-dongi, frans ditemui di lokasi tambang, kamis (18/8/2016).

Melalui dorongan dan kebijakan gubernur Longki itulah, lembaga adat berharap pemerintah pusat bias mempertimbangkan pembukaan area tambang emas tersebut sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat(WPR).

Saat ini kata Frans ada puluhan ribu warga memadati area pertambangan emas dongi-dongi.

“Kami minta penataan pak, daripada kami harus ditembak, ditangkap hanya karena ingin sejahtera,’’ katanya lagi.

Ditemui terpisah, ketua serikat buruh tambang Dongi-dongi Fatah mengatakan, pembukaan area tambang  emas tambang emas dongi-dongi untuk rakyat sangat diharapkan. Dia juga berharap, jika Pemerintah dan Kepolisian kembali melakukan penertiban tambang emas Dongi-dongi jilid II, pihaknya berharap tidak ada korban lagi yang berjatuhan.

Masyarakat Dongi-dongi kata Fatah, akan patuh terhadap penertiban yang akan dilakukan nantinya.

“Jangan lagi kami ditembak dan ditangkap seperti kemarin, kami akan patuh jika ada jadwal penrtiban yang dilakukan lagi,’’ tegas Fatah.

Aktifis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulteng Ahmar Welang mengatakan, lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk Dongi-dongi sudah sepantasnya diberlakukan .

Negara kata dia harus ikut melindungi rakyatnya yang ingin sejahtera sesuai amanat undang-undang.Kehadiran Negara dalam hal ini Pemerintah begitu diharapkan ditengah desakan rakyat yang ingin dapurnya mengepul, anak bias bersekolah layak, dan suami/istri bias menikmati kemerdekaan ekonominya.

Menurut Amar sapaan akrabnya, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk tidak menjadikan areal tambang emas Dongi-dongi sebagai WPR. “Negara harus hadir disini, melindungi rakyatnya yang ingin sejahtera. Sumberdaya alam ini seharusnya bias dirasakan oleh rakyat , jangan melindungi perusahaan yang ingin menambang,” katanya.

Lanjut amar, Pemerintah selama ini melihat sisi negatifnya tanpa melihat sisi positif yang begitu besar. Jika permasalahan ada pada kerusakan alam, Pemerintah diminta untuk turun melihat langsung melihaat lokasi itu.Tidak ada mercuri ataupun sianida yang menjadi kekhawatiran selama ini. Para penambang kata Amar hanya melakukan penggalian material kemudian membawanya ke Palu untuk di olah.

Jika menyangkut wilayah yang masuk dalam Taman Nasional sehingga tidak diperbolehkan, Amar menegaskan Pemerintah juga pernah mengeluarkan izin tambang kepada perusahaan di lokasi Taman Nasional.

“Kenapa tidak berani mengeluarkan izin untuk rakyat? Pemerintah yang diharapkan untuk mengatur negeri ini hanya satu tujuannya, kesejahteraan  dan kemakmuran untuk rakyatnya,” tambahnya.

Untuk menseriusi keiniginan pemberlakuan WPR itu, LBH dan organisasi lainnya kini tengah merampungkan dokumen usulan agar Dongi-dongi bias dijadikan WPR.

Melihat kondisi seperti ini, Pemerintah kini di berikan dua pilihan. Membuka area tambang Dongi-dongi untuk kesejahteraan rakyat atau menghukum rakyat yang ingin sejahtera.

Sumber: Sulteng Post, Edisi 19 Agustus 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

|Yayasan Tanah Merdeka | Telepon/fax (0451) 425 892 |Jl. Tanjung Manimbaya III No. 111 B Palu 94113, Sulawesi Tengah |paluytm@gmail.com/ytm@ytm.or.id|