Tambang

“Ke Mana Dana Reklamasi Pascatambang yang Disetor kepada Pemerintah?”

Tweet PALU, KOMPAS.com — Sebagian besar dari ratusan perusahaan tambang di wilayah Sulawesi Tengah tidak melakukan reklamasi pasca-penambangan. Ratusan perusahaan ini tersebar di empat kabupaten, yakni Morowali, Banggai, Tojo Una-una, dan Sigi. Dari empat kabupaten tersebut, Morowali merupakan wilayah tambang terbesar. Di sana terdapat 55 izin usaha pertambangan (IUP). Adapun di Banggai ada 10 IUP, Sigi sebanyak 11 IUP, dan Tojo ...

Read More »

Pemerintah Didorong Terbitkan Pergub Reklamasi Pasca Tambang

TweetSulteng Post-Konsorsium Yayasan Tanah Merdeka (YTM) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendorong pemerintah provinsi untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang reklamasi pasca tambang, hal ini dilakukan menyusul masih banyak terdapat perusahaan tambang di Sulteng yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang.

Read More »

Aksi Penutupan Jalan Hauling PT BDM Terus Berlanjut

TweetMOROWALI – Hingga Kamis (12/5/2016), ratusan warga masih terus melakukan penutupan jalan hauling PT Bintang Delapan Mineral (PT BDM) di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Pasalnya, sejak kemarin hingga Kamis pagi tadi, belum ada itikad baik pihak perusahaan untuk bertemu dan memberi keterangan terkait tindakan penebangan pohon sengon milik warga Desa Bahomakmur itu. “Pohon sengon warga yang di ...

Read More »

Dari 79 IUP, Hanya 2 Perusahaan Lakukan Reklamasi Bekas Tambang

TweetPALU – Konsorsium dua LSM yakni Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng dan Yayasan Tanah Merdeka (YTM) mengungkap, dari 79 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah di empat kabupaten yakni Morowali, Banggai, Tojo Unauna dan Sigi, hanya dua perusahaan melakukan reklamasi bekas tambang, itupun tidak maksimal. Padahal menurut konsorsium tersebut, dalam Peraturan menteri Nomor 78 tahun 2010 sangat jelas disebutkan ...

Read More »

Pemprov Sulteng Didorong Terbitkan Pergub Reklamasi Paska Tambang

TweetPALU, KABAR SELEBES – Konsorsium Yayasan Tanah Merdeka (YTM) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemrov) untuk menerbitkan Peraturan Gerbernur (Pergub) tentang reklamasi pasca tambang. Hal itu dilakukan menyusul masih banyak terdapat perusahaan tambang di Sulteng yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang. “Hampir seluruh perusahaan pertambangan yang sudah melakukan operasi produksi di Sulawesi Tengah, belum ...

Read More »

YTM Minta Hentikan Pemberian Izin Penguasaan Tanah

TweetPalu – Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng untuk menghentikan pemberian izin penguasaan tanah kepada pihak perusahaan.Hal ini terkait banyaknya musibah bencana alam banjir yang terjadi di beberapa daerah di Sulteng akhir – akhir ini. Manager Kampanye dan Jaringan YTM, Adriansa Manu mengatakan, terjadinya bencana alam dibeberapa daerah di Sulteng, memiliki hubungan erat dengan ...

Read More »

35 Izin Usaha Tambang Dicabut

TweetBUNGKU, KOMPAS – Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, mencabut secara permanen 35 izin usaha pertambangan di daerah itu. Izin-izin tersebut bermasalah mulai dari tidak ada penambangan, tidak membayar sewa tanah atau royalti, tidak rutin melapor secara triwulan, hingga perizinan yang tumpang tindih. ”Itu hasil evaluasi tim yang kami bentuk,” kata Bupati Morowali Anwar Hafid seusai membuka dialog publik bertajuk ’Peran ...

Read More »

|Yayasan Tanah Merdeka | Telepon/fax (0451) 425 892 |Jl. Tanjung Manimbaya III No. 111 B Palu 94113, Sulawesi Tengah |paluytm@gmail.com/ytm@ytm.or.id|