Berita Terbaru

GARA-GARA SHOLAT KARYAWAN DIPECAT

Ilustrasi. Gambar ini diambil pada saat demo buruh PT SMI pada Maret 2013. Dok. YTM

SULTENG RAYA-Manajemen PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (PT GCNS) yang beroperasi di kawasan  PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Group, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah memecat dua orang karyawannya.

Andi sukardi, karyawan di bagian eriction, dan Febrianto Tattong karyawan Divisi Departement Quality Contol di PT GCNS, langsung menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari manajemen PT GCNS, tanpa surat peringatan terlebih dahulu. Pemecatan tersebut menyulut protes karyawan dan masyarakat setempat. Senin,(20/2/2017) mereka mendatangi gedung DPRD di Morowali di bungku, guna mengadukan nasib mereka.

Kepada wartawan Tri Media Group di ungku, Andi Sukardi mengaku  di-PHK karena tudingan melanggar aturan larangan sholat (beribadah) di area tertentu dalam lokasi perusahaan.

Menurut Andi Sukardi, terkait aturan larangan sholat dalam area perusahaan itu, dirinya sempat kedapatan sedang melakukan sholat dzuhur.

Salah satu karyawan tenaga kerja asing, yang sempat memergokinya usai melaksanakan sholat dzuhur.

“Setelah saya didapat melaksanakan sholat, tak lama berselang saya langsung menerima surat PHK dari perusahaan. Padahal, saat itu saya sholat hanya beralaskan papan, karena masjid di area perusahaan belum memadai. Saya juga sering menuntut agar perusahaan menyediakan fasilitas ibadah yang memadai,” ungkap Andi Sukardi dengan nada lirih.

Berbeda dengan Andi Sukardi yang di-PHK diduga karena melaksanakan ibadah di area perusahaan, Febrianto Tattong dipecat karena dianggap membocorkan rahasia perusahaan. Sebelumnya, Febrianto mengirimkan foto-foto keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing (TKA) di perusahaan tersebut. Foto-foto ia kirimkan langsung ke bagian pengaduan Kementrian Ketenagakerjaan RI di Jakarta.

Menurut Febrianto, foto-foto itu ia kirimkan saat isu membludaknya tenaga kerja asing yang masuk ke indonesia, dan bekerja di sejumlah perusahaan tambang dan migas. Termasuk di wialayah Sulawesi Tengah. Isu tenaga kerja asing ini memicu protes banyak pihak.

“Tanpa diberi surat peringatan saya langsung kena PHK. Saya perna di periksa dan dalam surat pemeriksaan itu saya di-PHK karena membocorkan rahasia perusahaan. Padahal saya cuma kirim foto buruh kasar asal Tiongkok yang bekerja di perusahaan ini,” kata Febrianto saat berunjuk rasa di DPRD Morowali.

Karyawan lokal asal Pamona ini mengungkapkan alasanya mengirimkan foto buruh kasar asal Tiongkok yang bekerja di perusahaan tambang itu, Menurut Febrianto, tindakan itu ekspresi kekecewaan karena para karyawan lokal mnilai selama satu tahun ini pihak manajemen PT GCNS dan PT IMIP Group tempat mereka bekerja, dianggap telah melakukan sejumlah pelanggaran aturan ketenagakerjaan.

“Foto buruh Tiongkok itu saya kirim ke akun medsos Kemenaker RI, mungkin pas saya kirim pihak Kemenaker langsung memberikan peringatan kepada manajemen perusahaan. Saya pun jadi korban PHK dengan tudingan membocorkan rahasia perusahaan,” ujar Febrianto.

Saat berunjuk rasa di DPRD Morowali, Febrianto juga menumpahkan unek-uneknya terkait kunjungan Menko Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan ke areal operasional PT IMIP Group di Morowali beberapa waktu lalu. Febrianto bahkan menegaskan bahwa Sang Menteri memberikan pernyataan bohong alias palsu kepada publik terkait keberadaan tenaga kerja asing  yang di pekerjakan sebagai buruh kasar di PT IMIP Group.

“Munkin pada saat kunjungan ke PT IMIP, para buruh kasar asal tiongkok itu di sembunyikan dan tidak di perlihatkan kepada Luhut. Saya punya foto asli kok, silahkan dilihat baik-baik,” katanya sambil menunjukan foto TKA tengah beraktifitas sebagai buruh kasar.

Humas PT IMIP, Dedi urniawan saat di konfirmasi terkait protes dan tudingan dua mantan karyawan perusahaan itu, justru mengaku tidak tahu menahu perihal PHK kepada karyawan lokal PT GCNS. ”Saya tidak tahu, saya baru dengar juga kalau ada karyawan lokal di PHK, saya cari tau dulu informasinya,” Tandasnya.

Menurut Dedi Kurniawan, Kapasitasnya sebagai Humas PT IMIP tidak pantas untuk menjelaskan dan mengklarifikasi perihal PHK pada karyawa yang bekerja di bawah naungan PT IMIP Group.

Hingga saat ini, belum ada keterangan maupun klarifikasi resmi dari pihak manajemen PT GCNS mapun PT IMIP Group.

Kasus PHK Karyawan lokal yang memicu protes dan unjuk rasa itu, terus bergulir dan menjadi isu yang paling mendapat perhatian masyarakat Kabupaten Morowali. BMG

Sumber: Harian Sulteng Raya, 21 Februari 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

|Yayasan Tanah Merdeka | Telepon/fax (0451) 425 892 |Jl. Tanjung Manimbaya III No. 111 B Palu 94113, Sulawesi Tengah |paluytm@gmail.com/ytm@ytm.or.id|