Pemulihan Bekas Tambang Setengah Hati

14435202_10208900182836838_8888837252657529075_oJAKARTA, KOMPAS. Pemulihan areal bekas penambangan di sejumlah daerah di nilai masih setengah hati. Praktik dugaan korupsi petambang yang kembali lagi ke daerah terlarang, hingga kematian akibat Tercebur di lubang bekas tambang yang di genangi air menunjukan tata kelola setelah penambangan Kerap terlupakan.

Gunung Botak di kabupaten Buru, Maluku, menjadi contoh pemulihan bekas tambang yang pelik dan tak terencana. Setelah dinyatakan terlarang ditambang pada November 2015, Gunung Botak belum juga pulih. Usaha penghijauan oleh anggota TNI kalah ramai di bandingkan dengan kasus korupsi dan kabar penambangan Gunung Botak akan di buka kembali.

Komandan Komando Distrik Militer 1506 Namlea Letnan Kolonel Faizal Rizal mengatakan, upaya perbaikan lahan kritis di Gunung Botak tengah di lakukan. Ratusan tanaman, seperti trembesi, jati putih, gamelia dan mahoni, sudah di tanam pada april lalu  di Gunung Botak.

“Banyak pihak ikut menanam, tetapi untuk perawatan kami lakukan sendiri,” katanya saat di hubungi dari Ambon, Minggu (18/9).

Ironisnya, saat ratusan bibit pohon di tanam oleh TNI, pemerintah Provinsi Maluku sepertinya di sibukkan dengan dua  dugaan kasus korupsi . Keduanya terkait proyek penataan lokasi bekas tambang Gunung Botak.

Kepala Seksi Penyidikan di Kejaksaan  Tinggi Maluku  Ledrik Takandengan mengatakan kasus pertama adalah dugaan grafikasi antara PT Buana Pratama  Sejahtera dan Dinas Energi  dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku. Kasus ke dua, kata Ledrik, adalah dugaan penyalahgunaan anggaran negara yang melibatkan PT Citra Cipta Pratama dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku.

Keduanya, menurut Ledrik, sedang dalam penyelidikan. Kepala dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Maluku Mhartha Nanlohy serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Maluku Ismail Usemahu sudah di periksa dalam kasus ini. Martha membantah dugaan grafikasi itu.

“ Ini merupakan bagian dari dugaan korupsi sumber daya alam. Kasus semacam ini baru pertama kali kami tangani” kata Ledrik.

Pemerhati lingkungan dari Universitas Patimura Ambon Abraham Tulalessy, menduga telah terjadi penambangan terselubung oleh perusahaan atas restu pemerintah. Proyek penataan hanyalah Tameng. ”Jika tidak ada perhatian khusus, tambang hanya akan kembali mengancam masa depan manusia dan lingkungan di sekitarnya,” Katanya.

Beberapa waktu lalu, Kompas bertemu beberapa orang di Gunung Botak yang hendak kembali menambang. Salah satunya adah firman(35), petambang asal Tasikmalaya, Jawa barat. Dia mendengar kabar tambang liar akan di buka lagi. Bermodal linggis dan merkuri, dia siap menambang kembali.

Usaha pemulihan bekas lahan tambang di Kalimantan Timur juga di nilai setengah hati. Saat ini, ratusan bekas tambang terus di biarkan menganga dan nyawa manusia menjadi teruhanya. Sejak pertengahan 2011 hingga sekarang, 25 orang tewas di lubang eks tambang yang belum di reklamasi.

Atas dasar itu, DPRD Kaltim membentuk Panitia Khusus Reklamasi dan Investigasi Korban Eks Tambang Batubara, 21 Juni lalu, dengan masa kerja 3 bulan. Dengan waktu yang semakin singkat, pansus didesak bergerak cepat. Dari sekitar 10.000 perusahaan tambang di Kaltim, baru 50 perusahaan yang melapor penanganan setelah penambangan.

Taman Nasional Lore Lindu di Palu, Sulawesi Tengah, juga menunggu kembali  asri. Kawasan penyangga keunikan alam Indonesia itu pernah di jarah dan di tambang emasnya oleh sekitar 10.000 petambang sejak Januari hingga akhir Agusut 2016.

Menurut Direktur Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng Syahrudin A Douw, perbaikan lingkungan atas lahan tambang yang sudah di eksploitasi tidak berjalan maksimal. Pemerintah tidak jalankan fungsi pengawasan dengan baik.

Merujuk data Jatam Sulteng, dari sekitar 1.000 hektar lahan yang sudah di eksploitasi, 150 hektar areal bekas tambang milik 30 perusahaan  belum di reklamasi dan dihijaukan. Areal itu tersebar di kabupaten Morowali, Morowali Utara, Banggai, dan Tojo Una-Una. Kebanyakan perusaahaan beroprasi sejak 2008.

Kepala dinas Energi Sumber Daya Mineral Sulteng Soenaryo, berjanji seiring dengan kewenangan penuh pemerintah provinsi terhadap pertambangan, masalah reklamasi bisa di selesaikan. (DIA/FRN/VDL/PRA/DEN)

Sumber: Kompas Cetak, Kamis, 22 September 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

|Yayasan Tanah Merdeka | Telepon/fax (0451) 425 892 |Jl. Tanjung Manimbaya III No. 111 B Palu 94113, Sulawesi Tengah |paluytm@gmail.com/ytm@ytm.or.id|