Peringati Hari Buruh, Ratusan Massa Datangi Kantor Gubernur dan DPRD
Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulteng di hadapan anggota DPRD Sulteng menyatakan sikap di antaranya, menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), meminta harga Sembako diturunkan, hapus Ujian Nasional (UN), minta agar sistem buruh kontrak dihilangkan dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan UMK sebesar Rp. 1.100.000, yang diperuntukan bagi buruh pabrik dan buruh sektor jasa.
“Tolak kenaikan harga BBM, hentikan perampasan upah, tanah dan kerja serta pendidikan untuk rakyat dan jadikan 1 Mei sebagai libur nasional”, tegas Koordinator lapangan FPR Sulteng dalam orasinya. Selain itu, massa aksi mendesak pihak DPRD menghentikan perluasan izin-izin pertambangan dan perkebunan di Sulteng. Disamping itu, mereka juga meminta Gubernur Sulteng, membentuk tim penyelesaian konflik agrarian. Seperti kasus PT HIP di Kabupaten Buol, PTPN XIV PKS Tomata di Morowali, KLS di Kabupaten Banggai, CMA Kabupaten Donggala (Balaesang Tanjung), serta legalisasi tanah petani di kawasan TNLL di Kabupaten Sigi.
Dalam memperingati May Day kemarin, bukan hanya FPR Sulteng yang menyampaikan pernyataan sikapnya. Pernyataan sikap juga disampaikan oleh Komite Pimpinan Wilayah (KPW) Partai Rakyat Demokratik dan para perwakilan buruh, di depan kantor Gubernur Sulteng. KPW PRD Sulteng juga dengan tegas menolak kenaikan BBM, sedangkan perwakilan buruh yang bekerja dibeberapa perusahaan di Kota Palu, memintah agar pemerintah bisa lebih memperhatikan kesejahteraan buruh. Disisi lain, kenaikan BBM tidak hanya merugikan satu kelas dalam masyarakat, akan tetapi efeknya akan dirasakan oleh buruh, mahasiswa, abang becak, PNS, Dosen, TNI, Polri, serta pengusaha kecil dan menengah.
Aksi demontrasi ratusan massa dalam memperingati may day di kota Palu, juga mendapatkan pengawalan aparat kepolisaan di jajaran Polda Sulteng. Ratusan personil diterjunkan untuk mengamankan sejumlah perkantoran yang menjadi sasaran massa aksi di kantor Gubernur Sulteng misalnya, tampak ratusan personil Polri dan Satpol bersiaga, mengantisipasi teradinya aksi brutal para demontran. sama halnya dengan di kantor DPRD Provinsi, sejumlah aparat kepolisian juga berjaga-jaga di pintu masuk kantor wakil rakyat tersebut. Usai menyampaikan orasi massa aksi membubarkan diri dengan tertip. (iwn)
Sumber : Radar Sulteng, Rabu, 1 Mei 2013