Teror di Balik Koruptor

Dipicu insiden salah paham, aparat keamanan bentrok di Poso. Sejumlah LSM menolak penambahan jumlah pasukan TNI/Polri. Dituding ikut meraup untung dari aksi teror. Gebyar takbiran dirasakan pula oleh warga kota Poso. Wilayah yang masih dicengkeram aksi teror bom ini tak ingin ketinggalan dengan daerah lain dalam menyambut Idul Adha. Gema takbir yang dikumandangkan di masjid-masjid ternyata ikut dimeriahkan oleh rentetan bunyi letusan. Tapi, tentu, bukan letusan petasan biasa yang terdengar.Bunyi letusan itu justru keluar dari laras senapan yang disandang sejumlah anggota TNI dan kepolisian. Mereka terlibat bentrokan senjata selama hampir 10 menit. Ratusan butir pelor sempat dimuntahkan kedua belah pihak. Beruntung, tak ada korban di masing-masing pihak.

“Ada pihak-pihak yang ingin membuat Poso ini kembali rusuh, “Direktur Yayasan Tanah Merdeka, Arianto Sangadji, menduga. Namun kepanikan terlanjur mendera warga. Sejumlah orang yang berada tak jauh dari lokasi langsung mengunci pintu rumah masing-masing. Mereka takut terkena peluru nyasar.

Apalagi, menjelang larut malam, terdengar bunyi ledakan di depan Gereja Sion dan kantor satgas penanganan Poso, yang letaknya tak jauh dari lokasi bentrokan. Suasana malam takbiran di kabupaten yang berjarak 22 kilometer dari kota Palu, ibukota Sulawesi Tengah, itu juga semakin lengkap setelah sejumlah kantor pemerintahan terbakar.

Menurut versi TNI, bentrokan bermula dari kesalahpahaman anggota Batalyon Kavaleri (Yonkav) 10/serbu Makassar, Kodam VIII/Wirabuana, dengan dua oknum anggota polisi. Senin petang pekan lalu itu, pasukan TNI yang di-BKO-kan tersebut menggelar operasi sweeping di depan kantor Kejaksaan Negeri Poso, di Jalan Kalimantan.

Saat razia digelar, sebuah sepeda motor lewat dengan kencang menuju Kepolisian Resor (Polres) poso. Meski telah diminta berhenti, pengendara yang diduga oknum anggota brimob berpakaian sipil itu tetap melaju sembari mengumbar kata-kata kotor pada anggota Yonkav yang merazia. Bahkan anggota Brimob itu sempat meludahi Praka Jajang, anggota Yonkav. “Sebelumnya kami tidak tahu dia anggota Brimob, “kata sumber GATRA di TNI.

Melihat kejadian tersebut, sejumlah anggota TNI dipimpin Letnan Satu (Kavaleri) Hendra mengejar ke arah Polres Poso di Jalan Sumatera. Mereka bermaksud mempertanyakan sikap kedua pengendara yang dinilai ugal-ugalan itu. Namun saat hendak melintasi kantor polres, bukan sambutan, justru rentetan tembakan dari arah Hotel Alamanda-markas komando taktis Brimob Kelapa Dua-yang bersebelahan dengan polres, yang diterima.

Aksi saling tembak itu berlangsung 10 menit. Kapolres Poso dan Komandan Korem Poso langsung berkoordinasi menenangkan suasana. Kedua pihak menganggap persoalan tersebut hanyalah kesalahpahaman. “Kami menganggap ini kesalahpahaman semata dan sudah selesai, “ujar Kapolres Poso, AKBP Rudi Sufahriadi.

Toh, penyelesaian damai Polri dan TNI itu tak membuat puas Arianto Sangadji. Anggota presidium Poso Center itu menuntut kedua belah pihak menyelidiki lebih jauh aktor pemantik bentrokan. Arianto menduga, ada aktor intelektual yang menjadi provokator di balik aksi tersebut. “Mereka ingin Poso rusuh lagi, “kata Arianto.

Kalangan LSM sendiri menuding “tangan” para koruptor berada di balik setiap aksi untuk mengoyak kedamaian di Poso dan Palu. Dengan berlindung di belakang serangkaian aksi teror, mereka berusaha memecah konsentrasi kasus korupsi yang melibatkan mereka.

Apalagi, sumber GATRA menyebutkan, sejumlah oknum polisi ikut terlibat. Saat ini, setidaknya ada 10 anggota polisi berpangkat bintara hingga perwira yang di-non-job-kan di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah. “Mereka menduga terlibat menerima suap dana pengungsi pasca-kerusuhan Poso selama bertugas di Poso, “kata sumber GATRA yang tak ingin disebut namanya itu.

Kapolda Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Oegroseno, sendiri mengakui, saat ini sejumlah anak buahnya sedang dalam proses penyelidikan. Mereka diduga terlibat kasus korupsi di Poso dan Palu. “Kasus korupsi harus segera diungkap, tidak mengenal profesinya apa, “kata jenderal berbintang satu itu.

Di pihak TNI, komitmen untuk menindak tegas anggotanya yang menyimpang juga diungkapkan Pangdam VII Wirabuana, Mayor Jenderal Arif Budi Sampurno. Menurut Arif, pihak TNI akan menindak siapa pun yang menjadi kaki tangan kelompok pengacau. “Kalau memang ada anggota yang terlibat, saya akan libas, “ujar Arif.

Hendri Firzani,
Dan Anthony (Makassar)

Sumber : Gatra