TweetPALU – Konsorsium Yayasan Tanah Merdeka (YTM) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah menggelar lokakarya guna mendorong lahirnya PeraturanGubernur (Pergub) terkait reklamasi pasca tambang. Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu dotel di Palu ini dihadiri puluhan perwakilan dari empat kabupaten, ...

TweetLOLU UTARA, MERCUSUAR – Korsorsium Yayasan Tanah Merdeka dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, mendorong pemerintah untuk transparansi terhadap dana reklamasi pasca tambang yang telah disetor sejumlah perusahaan tambang. “Dari data yang kita peroleh, ada sekira Rp.14 miliar dana reklamasi ...

TweetPALU, MERCUSUAR – Konsorsium Yayasan Tanah Merdeka (YTM) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong Pemerintah Provinsi Sulteng untuk segera menebitkan Peraturan Gerbernur (Pergub) tentang reklamasi pasca tambang. Hal tersebut perlu dilakukan menyusul masih banyak terdapat perusahaan tambang ...

TweetPalu, Metrosulawesi.com – Hasil investigasi Konsorsium YTM-JATAM Sulteng di empat Kabupaten di Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Morowali, Tojo Una-una, Banggai dan Sigi menemukan 115 IUP yang aktif, namun baru 40 IUP yang memberikan jaminan reklamasi pasca tambang. Hal ini disampaikan ...

Tweet PALU, KOMPAS.com — Sebagian besar dari ratusan perusahaan tambang di wilayah Sulawesi Tengah tidak melakukan reklamasi pasca-penambangan. Ratusan perusahaan ini tersebar di empat kabupaten, yakni Morowali, Banggai, Tojo Una-una, dan Sigi. Dari empat kabupaten tersebut, Morowali merupakan wilayah tambang terbesar. ...

TweetPALU, MERCUSUAR – Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng untuk menghentikan pemberian izin penguasaan tanah kepada pihak perusahaan. Hal ini terkait banyaknya musibah bencana alam banjir yang terjadi di beberapa daerah di Sulteng akhir ...

TweetSulteng Post-Konsorsium Yayasan Tanah Merdeka (YTM) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendorong pemerintah provinsi untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang reklamasi pasca tambang, hal ini dilakukan menyusul masih banyak terdapat perusahaan tambang di Sulteng yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang.