Seputar Rakyat Edisi 04 tahun 2012: Petani Lembantongoa Resah Dari HPT ke IUP

Hiruk pikuk demokrasi politik terbukti tidak efektif menyelesaikan konflik pertanahan (Agraria) yang sangat merugikan kaum tani dan rakyat kecil. Elite sepertinya tidak peduli, sementara pemerintah SBY abai menyelesaikan “ratusan konflik” yang kronis. Masih ingat kasus Mesuji Lampung, Buol dan tragedi Bima NTB dan Papua? Maraknya konflik agraria sepanjang tahun 2012 dan 2011, terkait erat dengan tindak pidana korupsi sistemik oleh kepala daerah. Kepala daerah selaku pejabat yang berwenang memberikan izin pengelolaan atas lahan diwilayahnya, rentan disuap pengusaha. Pada akhirnya, rakyat yang tak memiliki akses apalagi modal, menjadi korban paling nyata dari praktik kongkalingkong pengusaha dan kepala daerah. Baca selengkapnya klik disini

Open publication – Free publishing

|Yayasan Tanah Merdeka | Telepon/fax (0451) 425 892 |Jl. Tanjung Manimbaya III No. 111 B Palu 94113, Sulawesi Tengah |paluytm@gmail.com/ytm@ytm.or.id|