313 KK Suku Terasing Masih Terisolasi

Dinkesos Poso Akan Membangun Prasarana

Rabu, 25 Juli 2007

POSO – Sebanyak 313 kepala keluarga- komunitas adat terpencil (KK-KAT) atau lebih dikenal suku terasing masih mendiami wilayah Kabupaten Poso. Keberadaan penduduk yang berjumlah sekitar 1200 jiwa itu, tersebar di tiga desa di dua wilayah kecamatan. Yaitu, Desa Tomehipi Kecamatan Lore Barat (100 KK), Desa Katu Kecamatan Lore Tengah (161 KK), dan Desa Hangira Kecamatan Lore Tengah (52 KK).

Kondisi kehidupan ratusan KK-KAT tersebut sangat memperihatinkan. Selain karena letak perkampungan yang terisolir (30-an KM dari ibu kota kecamatan, red), masyarakatnya pun tidak mempunyai penghasilan tetap. Tak ada akses atau informasi yang masuk ke titik desa mereka. “Letak komunitas mereka sangat jauh. Sulit berinteraksi sosial, karena tidak adanya akses informasi bagi masyarakat. Satu-satunya cara menuju ke tempat mereka, cuma dengan jalan kaki,” ungkap Kadis Kesos Poso, Amirullah Sia, menggambarkan kondisi masyarakat terpencil itu. “Hanya pencari rotan di hutan. Sebagian bercocok tanam dengan cara berpindah-pindah,” tukas dia, soal aktivitas suku terasing, dalam upaya menghidupi diri dan keluarga.

 

Melihat keperihatinan hidup komunitas adat terpencil itu, Amirullah mengatakan, dinas yang dipimpinnya sedang berjuang untuk membangun sejumlah sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat terasing itu. Dinas Kesos bahkan telah menyurat ke Mensos RI untuk meminta bantuan dalam upaya mengangkat kesejahteraan hidup 313 KK atau 1200 jiwa masyarakat terpencil itu.

Tak hanya upaya membangun sarana umum diperkampungan penduduk yang tertulis dalam permohonan. Rumah-rumah penduduk yang tergolong masih sangat sederhana (atap rumbia dan dinding anyaman bambu) itu pun, kata Amirullah, masuk dalam rencana perbaikan. “Rumah penduduk akan kami bangun,” tandasnya, dengan wajah serius.
Sayang, dari 313 KK, baru 100 KK yang disetujui pusat melalui anggaran yang dipastikan bakal turun tahun ini. “Kami akan meminta perhatian Dinkesos Provinsi,” sebut mantan Kakan Kesbang Linmas ini, terkait usaha untuk menutupi kekurangan anggaran.

Seperti dalam kasus RTS yang dipersoalan, Kadis Kesos Poso juga kembali menyorot pihak pemerintah provinsi dalam hal ini Dinkesos Sulteng. Menurut dia, Dinas Kesos Sulteng lamban dalam merespon dan menangani persoalan KAT di daerah pasca konflik tersebut.

“Baru ini ditangani. Sebelumnya, tidak ada perhatian ke komunitas terpencil ini,” aku Amirullah Sia. (bud)

Sumber : http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita=Sulawesi%20Tengah&id=42651