Palu, Sumbawanews.com.- Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) didirikan tahun 1982 untuk melindungi salah satu hutan terbesar yang masih tersisa di Sulawesi, yang sangat kaya dengan endemi flora dan fauna. Sekitar tujuh puluh persen dari Taman Nasional tersebut merupakan hutan submontane di ketinggian antara 1000 meter sampai dengan 1500 meter di atas permukaan laut dan dua puluh persen adalah hutan montane dengan ketinggian lebih dari 1500 meter di atas permukaan laut.
Manager Kampanye dan Jaringan YTM Adriansa Manu dalam siaran pers Minggu (20/10) menjelaskan sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an, serangkaian suaka alam dibuat untuk melindungi flora dan fauna yang unik sebelum negara menetapkan seluruh area Taman Nasional pada tahun 1982. Suaka alam yang pertama dibuat tahun 1973 berdasarkan anjuran Food and Agriculture Organization (FAO/UNDP) di wilayah yang menjadi bagian dari bagian selatan dari Taman Nasional .
“Wilayah tersebut menjadi Cagar Alam Biosfir UNESCO di tahun 1977, dengan suatu ketentuan yang mengakui keberadaan masyarakat setempat di dalam cagar alam tersebut dan membuka akses mereka terhadap sumber daya di dalamnya. Pemerintah indonesia memperluas wilayah hutan yang dilindungi ke arah utara Cagar Alam Biosfir itu di tahun 1981 dengan bantuan Word Wildlife Foundation (WWF) bekerja sama dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). WWF membuat rekomendasi lebih lanjut tentang batas-batas dari Taman Nasional,” jelasnya.
Tahun 1982, pada Konggres Taman Nasional Dunia, diusulkan untuk memperluas Taman Nasional ke arah utara sehingga mencakup seluruh daerah aliran sungai besar di wilayah tersebut. Satu dekade berlalu sampai batas-batas tersebut ditetapkan, dan Taman Nasional itu diresmikan di tahun 1993. Sebuah organisasi konservasi internasional, The Nature Conservancy, membantu merampungkan penetapan batas-batas dan memulai garis demarkasi dalam Taman Nasional tersebut. Namun, baru pada tahun 1999, Taman Nasional tersebut akhirnya selesai ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan, mencakup perluasan ke arah barat laut sebagaimana direkomendasikan oleh The Nature Conservancy untuk memperkokoh integritas ekologis Taman Nasional Tersebut.
Pada tahun 1980-an, upaya pemerintah untuk memindahkan desa Katu keluar dari bukit dimulai dengan usulan pertama penetapan wilayah tersebut sebagai Taman Nasional. Tahun 1989, tetangga orang Katu, pengungsi Rampi dari Dodolo, ditempatkan di dekat lembah, namun orang Katu menolak. Tahun 1993, ketika wilayah tersebut diresmikan sebagai Taman Nasional, Katu dipindahkan tujuh kilometer di lingkar dalam di bagian tenggara Taman Nasional yang baru. Sepanjang periode ini, petani Katu mengatakan bahwa mereka berulang kali diganggu dan diancam oleh polisi hutan karena praktek pertanian mereka di dataran tinggi, dan pejabat pemerintah lokal berulang kali mengatakan bahwa mereka seharusnya pindah dari sana. Pada saat petani Katu memulai perjuangan mereka melawan rencana proyek relokasi Asian Development Bank (ADB) di tahun 1997, populasi mereka dari sekita 67 rumah tangga berjumlah pada kisaran 210 jiwa pada saat itu.
“Setelah lebih dari 20 tahun hidup dibawa tekanan pengelolaan hutan konservasi, kepala Balai TNLL, Ir. Banjar Yulianto Laban membuat surat pernyataan nomor 35/VI-BTNLL.1/1999 yang intinya memberikan pengakuan terhadap hak-hak orang Katu atas wilayah seluas 1.178 hektar dan sistem pengelolaannya dilakukan bersama dengan sistem pengelolaan taman nasional,” ungkapnya/
Masalah yang tidak terselesaikan
Dijelaskan Dalam Surat Pernyataan itu menyebutkan “supaya ada hubungan yang saling serasi antara kepentingan masyarakat Katu dan kepentingan sistem pengelolaan TNLL, perlu dikembangkan kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan”. Salah satu wujud kesepakatan yang saling menguntungkan tersebut adalah adanya Kesepakatan orang Katu dalam Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Alam tahun 2000 – 2010.
Kesepakatan ini bertujuan untuk melangsungkan upaya peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu juga disampaikan Kepala Sub Balai Besar TNLL Wilayah III, Yusak Mahasan yang menghadiri Lokakarya perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam orang Katu 2011-2015, yang diselenggarakan pada februari 2011. Bahkan Yusak perihatin melihat kondisi Katu, yang tidak dapat membangun jalan, dan pembangunan fasilitas listrik.
Walaupun aliran listrik telah masuk, tetapi dari total penduduk yang berjumlah 214 KK, hanya ada 10 KK yang dapat memasang di rumah mereka karena ketidak adaan modal. Sangat memperihatinkan, kampung yang didirikan sejak tahun 1928 ini, sama sekali belum merasakan kemerdekaan. Orang Katu sangat merindukan kehidupan yang layak, sejahtra dan adil.
“Selama ini, mereka hidup dengan usaha mereka sendiri dengan cara kerja sama dan iuran untuk membangun jalan demi kelangsungan usaha mereka, tetapi tenaga mereka tidak cukup untuk membangun jalan transportasi menuju desa Rompo. Sebagaimana jalan ini, adalah jalan satu-satunya untuk beraktifitas keluar dalam memasarkan hasil-hasil produksi seperti, kakao, kopi, sayur dan hasil hutan non kayu,” teranya Manu.
Orang Katu terus gelisa karena tidak perna mendapat kejelasan dari pemerintah, sebagai desa yang diakui, seperti halnya desa-desa tetangga mereka. Orang Katu juga tidak dapat mengurus surat sertifikat kepemilikan tanah, karena dianggap masuk dalam kawasan hutan konservasi.
Kekecewaan orang Katu sudah diambang batas, TNLL tidak perna konsisten dengan kesepakatan yang telah dibangun bersama, membuat orang Katu muak, proyek-proyek Balai Besar TNLL tidak pernah dilaksanakan di Katu dan bukan untuk kesejahteraan orang Katu. Tidak pernah ada kolaborasi dan koordinasi antara masyarakat dan Balai Besar TNLL karena posisi orang Katu dianggap hanya orang tinggal, padahal Orang Katu lebih dahulu ada daripada TNLL.
TNLL justru masih mencurigai pengetahuan orang Katu dalam pengelolaan hutan, bahwa orang Katu merusak hutan. Orang Katu dengan tegas menginginkan TNLL keluar dari wilayah mereka, karena tidak mementingkan kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam sejak berpulu-pulu tahun. TNLL merupakan proyek yang mengkomodifikasi hutan untuk kepentingan segelintir orang, sehingga harus dikeluarkan. Karena masyarakat secara bersama, dapat menjaga hutan dengan baik, tanpa kehadiran TNLL.
“Ini adalah proyek negara maju yang rakus akan investasi, kita disuruh menjaga hutan dan melestarikan ekosistem di dalamnya, sementara mereka sendiri terus memperluas investasinya. Demi kemajuan negara mereka, ini sangat aneh kita dibuat saling bertarung sementara mereka menikmati keuntungan dari negara kita melalui investasi dan komodifikasi hutan, sementara kita sendiri menjadi jongos,” urainya.
Jika telah begini, negara sebenarnya untuk siapa? Apakah untuk rakyat atau investasi yang juga hadir dari negara asing, seperti yang terjadi di Kabupaten Morowali saat ini ada 187 IUP dan 1 KK saling tumpang tindih dan jelas-jelas melanggar UU karena sebagian izin masuk dalam kawasan cagar alam dan sarat akan konflik baik yang berdimensi konversi hutan maupun konservasi hutan dalam hubungan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
Sejak kehadiran TNLL orang Katu selalu berhadap-hadapan dengan hutan konservasi dan membuat mereka tidak nyaman dan tidak dapat mengembangkan komoditinya, karena jalan transportasi yang buruk dan ketidak adaan sertifikasi tanah, sehingga mudah terusik.
YTM juga sudah berkali-kali menegaskan kepada pemerintah untuk tidak menyoal aktifitas petani Katu, dan mengeluarkan TNLL dari wilayah mereka. Tetapi hingga saat ini, status orang Katu belum juga jelas. Sepertinya pemerintah, berat mengeluarkan TNLL dari wilayah orang Katu.
Sikap pemerintah yang cenderung mengisolasi orang Katu, adalah wujut ketidak berdayaan pemerintah terhadap rezim modal yang hadir mengklaim tanah-tanah petani, baik Asian Development Bank (ADB), maupun Work Bank, dan sejumlah rezim kapitalisme.
“Kita juga ingin memelihara hutan, tetapi bukan berarti masyarakat yang tinggal di dalam hutan harus disingkirkan,” jelasnya.
Orang Katu hanya salah satu dari korban kehadiran TNLL, belum soal investasi berbasis sumber daya alam seperti tambang dan perkebunan besar yang selalu mengorbankan petani.
“Sehingga YTM menganggap kepentingan konservasi adalah kepentingan segelintir orang yang merupakan warisan dari kolonialisme. Peruntukannya pun tidak jelas, menjaga kawasan hutan untuk kepentingan proyek negara-negara maju. Padahal kita tahu bahwa orang Katu, juga membutuhkan perlindungan dari negara untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana manusia lainnya,” tutupnya. (sn01)
