Penulis: admin
-

Pemerintah Didorong Transparansi Dana Reklamasi Pasca Tambang
TweetLOLU UTARA, MERCUSUAR – Korsorsium Yayasan Tanah Merdeka dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, mendorong pemerintah untuk transparansi terhadap dana reklamasi pasca tambang yang telah disetor sejumlah perusahaan tambang. “Dari data yang kita peroleh, ada sekira Rp.14 miliar dana reklamasi pasca tambang yang telah disetor perusahaan. Olehnya kita juga minta nantinya ada pergub yang mengatur…
-

Reklamasi Pasca Tambang Butuh Pergub
TweetPALU, MERCUSUAR – Konsorsium Yayasan Tanah Merdeka (YTM) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong Pemerintah Provinsi Sulteng untuk segera menebitkan Peraturan Gerbernur (Pergub) tentang reklamasi pasca tambang. Hal tersebut perlu dilakukan menyusul masih banyak terdapat perusahaan tambang di Sulteng yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang. Direktur pelaksana YTM, Marianto Sabintoe saat memberikan…
-

YTM-Jatam Sulteng Temukan 115 IUP Aktif, 40 Berikan Jaminan Reklamasi
TweetPalu, Metrosulawesi.com – Hasil investigasi Konsorsium YTM-JATAM Sulteng di empat Kabupaten di Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Morowali, Tojo Una-una, Banggai dan Sigi menemukan 115 IUP yang aktif, namun baru 40 IUP yang memberikan jaminan reklamasi pasca tambang. Hal ini disampaikan direktur Jatam Sulteng, Syahrudin Ariestal Douw pada konferensi pers, Kamis (12/5/2016) di kantor AJI Palu.…
-

“Ke Mana Dana Reklamasi Pascatambang yang Disetor kepada Pemerintah?”
Tweet PALU, KOMPAS.com — Sebagian besar dari ratusan perusahaan tambang di wilayah Sulawesi Tengah tidak melakukan reklamasi pasca-penambangan. Ratusan perusahaan ini tersebar di empat kabupaten, yakni Morowali, Banggai, Tojo Una-una, dan Sigi. Dari empat kabupaten tersebut, Morowali merupakan wilayah tambang terbesar. Di sana terdapat 55 izin usaha pertambangan (IUP). Adapun di Banggai ada 10 IUP, Sigi…
-

Pemberian Izin Penguasaan Tanah Diminta Dihentikan
TweetPALU, MERCUSUAR – Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng untuk menghentikan pemberian izin penguasaan tanah kepada pihak perusahaan. Hal ini terkait banyaknya musibah bencana alam banjir yang terjadi di beberapa daerah di Sulteng akhir – akhir ini. Manajer Kampanye dan Jaringan YTM, Adriansa Manu mengatakan, terjadinya bencana alam di…
-

Pemerintah Didorong Terbitkan Pergub Reklamasi Pasca Tambang
TweetSulteng Post-Konsorsium Yayasan Tanah Merdeka (YTM) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendorong pemerintah provinsi untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang reklamasi pasca tambang, hal ini dilakukan menyusul masih banyak terdapat perusahaan tambang di Sulteng yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang.
-

Aksi Penutupan Jalan Hauling PT BDM Terus Berlanjut
TweetMOROWALI – Hingga Kamis (12/5/2016), ratusan warga masih terus melakukan penutupan jalan hauling PT Bintang Delapan Mineral (PT BDM) di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Pasalnya, sejak kemarin hingga Kamis pagi tadi, belum ada itikad baik pihak perusahaan untuk bertemu dan memberi keterangan terkait tindakan penebangan pohon sengon milik warga Desa Bahomakmur itu.…
