Kategori: Hutan & Lingkungan
-
Aliansi Petani Lee Beri Waktu Tiga Hari BPN Sulteng jawab Surat Permohonannya
TweetPalu,- Aliansi untuk Petani Lee, Kecamatan Mori, Kabupaten Morowali Utara (Morut) menyerahkan Surat ke Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) perihal permohonan pencabutan segera surat keputusan yang diterbitkan Kepala Kantor BPN Kabupaten Morut terkait sertivikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) seluas 1895 Ha meliputi Desa Lee,…
-
YTM Kritisi PT. Oti Ea Abadi di Morowali
TweetPALU, Perusahaan join operasi PT. Oti Ea Abadi dan PT. Utami Rahmat Membangun, melakukan pembuatan jalan houiling di Desa Onepute Jaya. Awalnya pembuatan jalan tersebut berjalan baik. Sebab, pihak perusahaan telah membayar tanah masyarakat yang akan ditimbun material pembuatan jalan. Prakteknya justru lahan yang tidak dibayarkan malah yang ditimbun oleh pihak perusahaan. Sehingga, menimbulkan permasalahan.…
-
Aliansi Peduli Laut Morowali Melakukan Aksi Memaksa Masuk Gedung DPRD Sulteng
TweetBeritamorut.com, Palu- Hari kamis (12/3) Beberapa organisasi (Jatam Sulteng, YTM, FPPI, LBH Advokat Sulteng, SHI Sulteng, LBH Sulteng, dan organisasi mahasiswa lainnya) yang tergabung dalam Aliansi Peduli Laut Morowali mendesak masuk di gedung DPRD Propinsi Sulteng untuk bertemu wakil rakyat, terutama ketua DPRD Sulteng. Setelah masa aksi terus menerus berteriak dan memaksa masuk, akhirnya anggota DPRD…
-
APRST: Reforma Agraria Jokowi-JK, Agenda Perampasan Tanah Petani
Tweet PALU-Aliansi Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah (APRST) menolak program Reforma Agraria yang sedang dijalankan pemerintah Sigi melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Hal itu disampaikan oleh Yusman, Koordinator APRST dalam diskusi aliansi pada Jumat (20/10/2017) di Kantor Yayasan Tanah Merdeka (YTM). “Reforma Agraria Sigi sama sekali bertentangan dengan kepentingan kaum tani. GTRA Sigi tidak bekerja…
-
Perhutanan Sosial Program Dibalik Agenda Eksploitasi
TweetPalu – Program Perhutanan Sosial (PS) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dinilai sebuah program yang lahir di balik adanya agenda eksploitasi alam besar-besaran di negeri-negeri industri maju, termasuk salah satunya Indonesia. Mengapa demikian karena negara-negara maju tidak ingin menanggung resiko kerusakan alam sehingga menunjuk negeri-negeri berkembang yang memiliki hutan tropis seperti Indonesia…
-
YTM Tuding Perhutanan Sosial Hanya Agenda Pengalihan Krisis Ekologi Dunia
TweetPALU, beritapalu.NET | Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Palu mengungkapkan program Perhutanan Sosial (PS) merupakan agenda di balik eksploitasi alam besar-besaran di negeri-negeri industri maju. “Negara-negara maju yang tidak ingin menanggung risiko kerusakan alam, kemudian menunjuk negeri-negeri berkembang yang memiliki hutan tropis seperti Indonesia untuk menjaga dan memperbaiki tata kelola hutan dan lahannya,” kata Manager Kampanye…
-
Konflik Lahan Mulai Diselesaikan: Kasus di 17 Taman Nasional Jadi Prioritas
TweetJAKARTA, KOMPAS — Penyelesaian konflik penguasaan lahan atau tenurial di 17 taman nasional sedang dikerjakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Langkah ini untuk memberi keadilan akses dan aset bagi masyarakat lokal serta menegakkan hukum bagi pemain lahan ilegal. Beberapa taman nasional yang menjadi garapan adalah Taman Nasional Tesso Nilo (Riau), Ujung Kulon (Banten), Kerinci Seblat…