Laporan Tak Direspon, YTM Curiga Ada yang Lindungi PT. BDM
PALU – Yayasan Tanah Merdeka (YTM) mencurigai ada yang melindungi PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) sehingga terkesan tidak ada respon atas setiap laporan pelanggaran yang dilakukannya baik ke Polda Sulawesi Tengah maupun ke Gubernur Sulteng. Tak adanya respon itu mengesankan perusahaan tersebut seakan kebal terhadap hukum.
Dalam releasenya ke beritapalu.com, Manager Kampanye dan Jaringan YTM, Adriansa Manu menyebutkan, cukup banyak pelanggaran hukum sejak PT. BDM berproduksi di kecamatan Bahodopi. Namun menurutnya pemerintah dan penegak hukum seakan menutup mata, sehingga aktivitas PT. BDM berjalan tanpa masalah.
Adriansa mengurai segelintir masalah-masalah tersebut, seperti pelabuhan untuk pengiriman komoditas Nikel, adalah hasil reklamasi hutan bakau di Desa Fatufia seluas 20 hektare. Saat ini juga telah membangun PLTU berkapasitas 2×65 MW yang rencananya akan kembali ditambah dengan kapasitas 2×150 MW untuk realisasi pembangunan pabrik tahap kedua. Selain itu, PT. BDM juga telah membabat hutan lindung di hulu sungai Siumbatu.
Pelanggaran lainnya lanjutnya, PT. BDM sejak beroperasinya telah membuat petani Desa Bahomakmur tidak dapat berproduksi. Lahan sawah seluas 370 hektare hingga kini tak dapat diolah, sebagaimana pada tahun 2010 banjir membawa lumpur dan material kayu dari hulu sungai dimana PT. BDM berproduksi menyapu lahan-lahan sawah petani dan membongkar saluran irigasi sawah. PT. BDM juga membuat jalan untuk mengambil roh material melintasi jalan petani dalam berladang. Sejak itu juga, para petani tidak diberikan masuk menyeberang jalan lalu lintas kendaraan perusahaan, sehingga petani tidak dapat lagi mengakses ladang-ladang mereka sampai saat ini.
Yang teranyar kata Adriansa adalah pada 29 Mei 2015 lalu, dimana Pesiden Jokowi Dodo bersa,a Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala BPKM Franky Sibarani, Gubernur Sulteng Longki Aladin Djanggola, dan Bupati MorowaliAnwar Hafid menghadiri peresmian simbolik pabrik Nikel Pig Iron berkapasitas 300 ribu pig iron PT. Sulawesi Mining Investment (SMI) perusahaan patungan antara PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) dan Thishing Group di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulteng.
“Dalam sambutannya Jokowi Dodo menyampaikan kegembiraannya dan sekaligus mendukung terbangunnya pabrik smelter di daerah Morowali, terutama karena akan berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat lokal, selain nilai tambah yang akan diperoleh bagi Ekonomi Nasional,” sebutnya.
Tidak lama berselang setelah Jokowi Dodo meresmikan pabrik smelter PT. SMI, pada tanggal 8 juni 2015 lalu, banjir bandang melanda empat Desa di Kecamatan Bahodopi. Setidaknya 10 rumah warga Desa Bahomakmur dan 4 rumah warga Keurea hancur terbawa arus. Banjir ini merupakan banjir kedua sejak PT. BDM beroperasi di kecamatan Bahodopi.
Sebelum perusahaan ini beraktivitas, tidak pernah ada banjir sebesar ini terjadi. Setiap ada banjir, pihak perusahaan selalu menganggap banjir murni karena bencana alam. Bukan karena akibat ekstraksi PT. BDM atau PT.SMI. Padahal jelas-jelas secara kasar kita dapat menyaksikan penggundulan hutan di atas Desa Bahomakmur.
Adriansa menegaskan, YTM menganggap bahwa pemerintah hanya bangga dengan angka-angka ekonomi, tetapi tidak melihat persoalan subtansi yang dihadapi masyarakat di bawah sudah sedemikian kompleksnya.
“Kami menutut kepada pemerintah agar benar-benar serius mengontrol aktivitas perusahaan PT. SMI, jangan hanya keuntungan lewat pajak, pemerintah sudah bangga, padahal rakyatnya di bawa menderita. Selain itu, kami juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi Dodo bahwa PT. SMI/PT.BDM sama sekali tidak memberikan kesejahteraan yang merata bagi rakyat di lokasi pabrik dan tempatnya mengekstraksi tanah di Blok Bahodopi seperti yang disampaikan pada peresmian pabrik tahap pertama di Desa Fatufia. Justru yang terjadi adalah ketimpangan dan pemiskinan rakyat,” tandas Adriansa. (afd/*)
Sumber: Beritapalu.com
