Yayasan Tanah Merdeka

  • Memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
  • Memastikan sumber daya alam dapat memberi manfaat bagi warga
  • Mendorong proses transisi energi berkeadilan
  • Mendorong agar buruh mendapatkan hak yang layak
  • Mendorong perbaikan keselamatan dan kesehatan kerja buruh
  • Mengkritisi praktek-praktek union busting bagi buruh kawasan pertambangan dan pengolahan nikel

“Persoalan sumber daya dalam dan buruh tak bisa dipisahkan. Tidak jarang pengelolalan sumber daya alam mendiskriminasi buruh hanya sebagai objek. Padahal merekalah subjek utama dalam prosesnya.”

Richard Labiro

Direktur Eksekutif Yayasan Tanah Merdeka

  • Sukses Industrialisasi Morowali?

    Sukses Industrialisasi Morowali?

    PEMERINTAH Indonesia mulai melarang ekspor bijih nikel Januari 2014. Pemerintah mendorong industri pengolahan nikel dalam negeri. Kebijakan hilirisasi mineral ini memang tertuang dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Karena pengolahan nikel bersifat padat modal, ratusan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tidak berdaya. Mereka terpaksa menghentikan operasi. Pada 2017, pemerintah…

  • Aliansi Peduli Laut Morowali Melakukan Aksi Memaksa Masuk Gedung DPRD Sulteng

    Aliansi Peduli Laut Morowali Melakukan Aksi Memaksa Masuk Gedung DPRD Sulteng

    Beritamorut.com, Palu- Hari kamis (12/3) Beberapa organisasi (Jatam Sulteng, YTM, FPPI, LBH Advokat Sulteng, SHI Sulteng, LBH Sulteng, dan organisasi mahasiswa lainnya) yang tergabung dalam Aliansi Peduli Laut Morowali mendesak masuk di gedung DPRD Propinsi Sulteng untuk bertemu wakil rakyat, terutama ketua DPRD Sulteng. Setelah masa aksi terus menerus berteriak dan memaksa masuk, akhirnya anggota DPRD…

  • Koalisi Rakyat Palu Desak Perusahaan Tambang Bayar Kewajiban CSR

    Koalisi Rakyat Palu Desak Perusahaan Tambang Bayar Kewajiban CSR

    Palu, Beritasatu.com – Masyarakat yang tergabung dalam Koalis Rayat Palu (KRP) melakukan aksi unjuk rasa Kamis (16/1/2020) di Kantor DPRD Kota Palu, Sulawesi Tengah. KRP merupakan aliansi aksi terdiri dari LBH Palu, LBH Sulteng, Aliansi Palu Monggaya (APM), Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulteng, Sarekat Hijau Indonesia (SHI) dan Sarekat Pekerja Hukum Progresif…

  • KARUT MARUT PENANGGULANGAN BENCANA

    KARUT MARUT PENANGGULANGAN BENCANA

    28 September 2018 petang, gempabumi berkekuatan 7,4 menimpa Lembah Palu. Gempa memicu tsunami di Teluk Palu, likuefaksi tanah masif dan tanah longsor di beberapa lokasi. Peristiwa-peristiwa alam itu menimbulkan korban tidak sedikit. Ribuan jiawa meninggal dunia. Puluhan ribu kepala keluarga menjadi pengungsi hingga saat ini. Kerusakan dan kerugian material tidak sedikit. Rumah-rumah penduduk, gedung-gedung sekolah dan kesehatan, dan aneka infrastruktur mengalami kerusakan atau hilang sama sekali. Setahun setelah…

  • Proyek PLTA di Sulteng Abaikan Risiko Bencana

    Proyek PLTA di Sulteng Abaikan Risiko Bencana

    Palu, Beritasatu.com – Guna memenuhi pasokan energi listrik untuk industri, proyek-proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sulawesi Tengah kurang memperhitungkan risiko bencana. Salah satu kesimpulan itu muncul dalam diskusi terbuka tentang energi dan investasi yang diselenggarakan atas kerja sama Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Celebes Institute, dan Satu Indonesia Peduli Danau Poso (SIPD) di…

  • Posko Sulteng Bergerak: Tanggap Darurat Belum Selesai

    Posko Sulteng Bergerak: Tanggap Darurat Belum Selesai

    PALU – Posko Sulteng Bergerak memiliki 37 catatan penting dalam penanganan pasca gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Catatan yang dimaksud nantinya akan diadvokasi, baik pada tingkat provinsi maupun nasional oleh lembaga tergabung dalam Posko Sulteng Bergerak. Catatan penting itu di antaranya, bantuan tidak dengan utang ke luar…

  • Geolog: Pemda Tidak Sampaikan Hasil Penelitan ke Masyarakat

    Geolog: Pemda Tidak Sampaikan Hasil Penelitan ke Masyarakat

    PALU – Direktur Eksekutif Perkumpulan Skala, Trinirmalaningrum, mengatakan, berbagai dokumen penelitian yang telah ada terkait sesar Palu-Koro harusnya kembali dipelajari, dilakukan simulasi dan evaluasi setiap tahunnya. “Termasuk penelitian yang dilakukan kami bersama dengan tim. Terjadinya bencana ini membuat kami menjadi miris sebagai seorang peneliti yang mengetahui hal tersebut, sehingga menjadi tanggung jawab moral,” katanya saat…