Yayasan Tanah Merdeka

  • Memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
  • Memastikan sumber daya alam dapat memberi manfaat bagi warga
  • Mendorong proses transisi energi berkeadilan
  • Mendorong agar buruh mendapatkan hak yang layak
  • Mendorong perbaikan keselamatan dan kesehatan kerja buruh
  • Mengkritisi praktek-praktek union busting bagi buruh kawasan pertambangan dan pengolahan nikel

“Persoalan sumber daya dalam dan buruh tak bisa dipisahkan. Tidak jarang pengelolalan sumber daya alam mendiskriminasi buruh hanya sebagai objek. Padahal merekalah subjek utama dalam prosesnya.”

Richard Labiro

Direktur Eksekutif Yayasan Tanah Merdeka

  • Hentikan Kebijakan Produk Nikel Murah, Penggunaan PLTU Batubara, Batalkan Rencana Buang Limbah ke Laut dan Tingkatkan Kesejahteraan Buruh

    Hentikan Kebijakan Produk Nikel Murah, Penggunaan PLTU Batubara, Batalkan Rencana Buang Limbah ke Laut dan Tingkatkan Kesejahteraan Buruh

    Harga produk olehan bijih nikel dari yang diproduksi di Indonesia murah tak terlepas dari biaya upah murah dan lingkungan hidup yang tidak komprehensif dari awal hingga paska tambang. Harga produk nikel dari Indonesia berupa hot rolled stainless steel sheets dan coils (SSHR) yang murah di pasar internasional dibandingkan dengan harga negeri lainnya, dijadikan dasar oleh…

  • YTM Desak Pemerintah Sulteng Berlakukan Karantina Wilayah

    YTM Desak Pemerintah Sulteng Berlakukan Karantina Wilayah

    PALU, SULTENGNEWS.COM – Yayasan Tanah Merdeka (YTM) mendesak Pemerintah Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk memberlakukan karantina wilayah. Pasalnya, korban positif Covid-19 di Sulteng terus bertambah setiap harinya, penyebarannya pun yang awalnya antar provinsi, sekarang bertahap ke penyebaran lokal baik di Kota Palu maupun di Kabupaten – Kabupaten di Sulteng. Hal ini harus jadi perhatian khusus Pemerintah…

  • Sukses Industrialisasi Morowali?

    Sukses Industrialisasi Morowali?

    PEMERINTAH Indonesia mulai melarang ekspor bijih nikel Januari 2014. Pemerintah mendorong industri pengolahan nikel dalam negeri. Kebijakan hilirisasi mineral ini memang tertuang dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Karena pengolahan nikel bersifat padat modal, ratusan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tidak berdaya. Mereka terpaksa menghentikan operasi. Pada 2017, pemerintah…

  • Aliansi Peduli Laut Morowali Melakukan Aksi Memaksa Masuk Gedung DPRD Sulteng

    Aliansi Peduli Laut Morowali Melakukan Aksi Memaksa Masuk Gedung DPRD Sulteng

    Beritamorut.com, Palu- Hari kamis (12/3) Beberapa organisasi (Jatam Sulteng, YTM, FPPI, LBH Advokat Sulteng, SHI Sulteng, LBH Sulteng, dan organisasi mahasiswa lainnya) yang tergabung dalam Aliansi Peduli Laut Morowali mendesak masuk di gedung DPRD Propinsi Sulteng untuk bertemu wakil rakyat, terutama ketua DPRD Sulteng. Setelah masa aksi terus menerus berteriak dan memaksa masuk, akhirnya anggota DPRD…

  • Koalisi Rakyat Palu Desak Perusahaan Tambang Bayar Kewajiban CSR

    Koalisi Rakyat Palu Desak Perusahaan Tambang Bayar Kewajiban CSR

    Palu, Beritasatu.com – Masyarakat yang tergabung dalam Koalis Rayat Palu (KRP) melakukan aksi unjuk rasa Kamis (16/1/2020) di Kantor DPRD Kota Palu, Sulawesi Tengah. KRP merupakan aliansi aksi terdiri dari LBH Palu, LBH Sulteng, Aliansi Palu Monggaya (APM), Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulteng, Sarekat Hijau Indonesia (SHI) dan Sarekat Pekerja Hukum Progresif…

  • KARUT MARUT PENANGGULANGAN BENCANA

    KARUT MARUT PENANGGULANGAN BENCANA

    28 September 2018 petang, gempabumi berkekuatan 7,4 menimpa Lembah Palu. Gempa memicu tsunami di Teluk Palu, likuefaksi tanah masif dan tanah longsor di beberapa lokasi. Peristiwa-peristiwa alam itu menimbulkan korban tidak sedikit. Ribuan jiawa meninggal dunia. Puluhan ribu kepala keluarga menjadi pengungsi hingga saat ini. Kerusakan dan kerugian material tidak sedikit. Rumah-rumah penduduk, gedung-gedung sekolah dan kesehatan, dan aneka infrastruktur mengalami kerusakan atau hilang sama sekali. Setahun setelah…

  • Proyek PLTA di Sulteng Abaikan Risiko Bencana

    Proyek PLTA di Sulteng Abaikan Risiko Bencana

    Palu, Beritasatu.com – Guna memenuhi pasokan energi listrik untuk industri, proyek-proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sulawesi Tengah kurang memperhitungkan risiko bencana. Salah satu kesimpulan itu muncul dalam diskusi terbuka tentang energi dan investasi yang diselenggarakan atas kerja sama Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Celebes Institute, dan Satu Indonesia Peduli Danau Poso (SIPD) di…