Poso Center Menolak
Berbagai peristiwa kekerasan bersenjata di Sulteng, kata Yusuf, dilakukan secara tertutup oleh pelaku teror. Karena itu, langkah yang paling tepat untuk mengungkapnya adalah dengan melaksanakan operasi keamanan secara tertutup dengan melibatkan aparat keamanan (termasuk intelijen) yang profesional dan memiliki keahlian tinggi.
”Tidak masuk akal jika gerakan teroris yang sangat rahasia dihadapi dengan operasi terbuka. Penambahan pasukan juga tidak menjamin keamanan. Lihat saja bagaimana ketatnya pengamanan di Poso dan Palu, tetapi teroris tetap bisa beraksi,” kata Yusuf.
Selain tidak akan efektif, koopskam juga dinilai akan mengesankan Sulteng sedang dalam situasi atau berpotensi rusuh. Padahal, berbagai peristiwa teror tidak mengakibatkan warga terprovokasi.
Direktur Eksekutif Yayasan Tanah Merdeka Arianto Sangaji menilai, pembentukan koopskam sarat dengan kepentingan politis terkait dengan rencana pemekaran kembali sejumlah komando daerah militer dan percepatan pelaksanaan komando teritorial.
”Saya kira koopskam hanya transisi. Jika ada peristiwa teror lagi, Sulteng akan ditetapkan sebagai wilayah darurat sipil dan kemudian menjadi darurat militer. Situasi seperti itu akan memuluskan rencana memekarkan kembali kodam,” katanya seraya menunjuk contoh di Aceh dan Ambon.
Tidak perlunya penambahan personel aparat keamanan di Sulteng sebenarnya juga disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Sulteng Brigjen (Pol) Oegroseno sehari setelah peristiwa ledakan bom di Maesa. Menurut dia, yang saat ini paling dibutuhkan di Sulteng bukan banyaknya personel keamanan, tetapi peningkatan profesional kemampuan aparat.
Desakan agar polisi segera mengungkap kasus bom di Pasar Maesa terus bermunculan. Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Palu Rajisman Saragih mengatakan, masyarakat Sulteng sudah bosan dengan janji-janji. ”Mana buktinya, tidak satu pun kasus teror di Sulteng dapat diungkap. Yang terjadi justru sebaliknya. Teror masih terus terjadi,” katanya.
Terkait dengan korban luka-luka dalam peristiwa di Pasar Maesa, GMKI Palu mendesak Pemerintah Provinsi Sulteng agar menanggung biaya pengobatan sampai korban benar-benar pulih. Bagi keluarga korban yang tewas, pemprov diminta memberikan santunan dan membantu keberlangsungan pendidikan anak- anak mereka. (REI)