Presiden Diminta Tunda Resmikan Pabrik Smelter PT. BDM
Pasalnya masyarakat Bahomakmur keberatan dengan pembangunan jalan hauling yang melintas diareal lahan II sejak tahun 2008.
Mistari warga Bahomakmur mengatakan, sejak PT. Bintang Delapan Mineral beroperasi, perusahaan telah membangun jalan hauling didalam desa panjangnya 4 kilometer dengan lebar 15 meter menyebabkan terhalangnya akses masyarakat menuju kelahan II lokasi pertanian.
Masyarakat Bahomakmur yang secara keseluruhan adalah masyarakat transmigrasi yang didatangkan sejak tahun 1993. Sebanyak 497 KK, dengan luas lahan yang diberikan oleh pemerintah sebanyak 2 Hektar setiap KK. Masyarakat mengupayakan lahan yang diberikan digunakan dengan bercocok tanam sejak awal.
“Sejak pemerintah daerah memberikan izin kepada PT. BDM tahun 2008, petani mengalami gangguan dalam melaksanakan aktivitas pertaniannya. Hal tersebut diakibatkan oleh debu dan banjir lumpur yang merupakan dampak dari aktivitas perusahaan, ” kata Mistari saat berkunjung ke kantor Yayasan Tanah Merdeka (YTM) di Palu, Senin 20 April 2015. Mistari tiga warga lainnya yakni Anwar, Sabarudin dan Yusak didampingi oleh JATAM Sulteng.
Menurut Mistari, bulan Agustus 2010, PT. BDM membangun jalan hauling dengan tidak menggunakan perencanaan yang matang, sehingga pembangunan jembatan yang dilakukan menyebabkan penyempitan sungai. Inilah yang membuat bencana banjir bandang yang terjadi di hampir semua kecamatan Bahodopi tersebut.
” Pada musim penghujan, lumpur serta sisa tebangan hasil eksploitasi menutupi mulut jembatan, akhirnya air tidak bisa keluar dan tanggul jebol, hampir semua rumah warga desa Bahomakmur tenggelam dan sawah yang baru saja ditanami rusak total, ” terangnya.
Yusak menambahkan hingga saat ini ada delapan jalan tani ditutup oleh PT. BDM dalam pembangunan jalan hauling, sehingga unakibatnya akses petani ke lahan mereka dibatasi bahkan hampir tidak diberi jalan. Hal tersebut membuat masyarakat geram dan berencana akan menutup jalan hauling tersebut.
Perjuangan masyarakat Bahomakmur sudah cukup panjang, mereka mendatangi pemerintah Kabupaten Morowali sebanyak 8 (delapan) kali, tetapi hasilnya nihil, bahkan rekomendasi pemerintah daerah agar perusahaan melaksanakan kewajiban membayarakan kompensasi tidak ditanggapi pihak perusahaan.
“Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak berdaya dihadapan pengusaha tambang. Untuk itu kami meminta agar pemerintahan Jokowi tidak meresmikan smelter sebelum tuntutan masyarakat direalisasikan. Jika PT. BDM tidak bertanggungjawab atas kemiskinan dan dampak negative yang ditimbulkan maka sebaiknya jalan hauling yang dibangun di areal Desa Bahomakmur segera dipindahkan dan sungai yang telah kerus segera di jernihkan, agar masyarakat Bahomakmur kembali bertani seperti sedia kala, ” katanya.
Direktur JATAM Sulteng, Syahrudin A. Douw juga menyatakan seharusnya investasi yang datang ke Sulawesi Tengah dan yang berdampingan dengan masyarakat tidak sembarangan membangun, tetapi harus menghargai Hak Azasi masyarakat setempat. Sebab, selama ini PT. BDM selalu mensosialisasikan dirinya sebagai perusahaan yang ramah lingkungan dan akan mensejahterakan masyarakat, tetapi dengan kemunculan kasus di Bahomakmur, maka secara otomatis slogan selama ini hanya bualan untuk menutupi kesalahan yang mereka lakukan dan dia juga mendesak agar kepolisian juga melindungi masyarakat bukan malah sebaliknya melindungi korpora sihitam. (Divha)
Sumber: rakyatsulteng.com