LSM Desak Pemerintah dan Polisi Bertanggung Jawab

LOLU UTARA, MERCUSUAR – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak pemerintah dan kepolisian bertangungjawab atas kekerasan yang dialami petani dari Dongi-dongi, Kecamatan Lore Utara, Poso saat demonstrasi menolak pemberhentian tambang rakyat di wilayah itu, Selasa (29/3/2016).

 

LSM tersebut masing-masing Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulteng, Yayasan Tanah Merdeka (YTM), KPW Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulteng, Serikat Mahasiswa Progresif (SMIP Sulteng), Komite Kota Palu Partai Rakyat Pekerja (Komkot Palu PRP) dan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulteng (KPKPST).

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulteng, Aries Bira saat memberikan keterangan pers di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Jumat (1/4/2016) mengatakan pemerintah daerah seharusnya melihat apa dasar dari mudahnya terjadi peralihan peruntukan lahan dan pekerjaan pada petani Sulteng. Hampir semua daerah di Sulteng yang terdapat tambang, baik tambang yang dikuasai oleh korporasi maupun tambang rakyat, petani relatif mudah beralih.

“Semestinya ini tidak terjadi, ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan upaya-upaya penertiban, tidak dengan cara seperti ini. Andai kata pemerintah daerah di berbagai level bisa lebih sigap dengan membuat tahapan penertiban, semuanya bisa diselesaikan. Kami yakin rakyat kita tidak akan melakukan perlawanan terhadap negara ini. Jadi tidak perlu bersikap demikian terhadap rakyat yang tidak bersenjata” kata Aries.

Pemerintah lanjut dia, tidak pernah memberikan jaminan sosial transformatif terhadap petani. Sementara pemerintah sibuk menaikkan angka pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan dan investasi lainnya. Maka jangan heran jika petani kemudian beralih pada basis ekonomi lain seperti tambang rakyat, yang sporadis, tidak terkontrol dan tidak berkelanjutan.

Hal senada disampaikan Sekertaris Kota Palu PRP, Lala Tirto yang melihat bahwa tindakan represif ini merupakan buntut dari kegagalan pemerintah membangun perspektif penyelesaian konflik agraria di Sulteng. Terutama dalam melihat kronis agraria di pedesaan. Pemerintah gagal membangun basis produksi yakni pertanian petani Dongi-dongi dengan infrastrukrur dan teknologi yang memadai, sehingga mereka tidak memiliki jaminan panen. Itulah sebabnya mereka memilih untuk menambang. Parahnya lagi, pemerintah dan kepolisian melihat ketika mereka melakukan demonstrasi untuk menyampaikan masalah, dianggap sebagai ancaman. Komentar juga disampaikan Dicky Arisandy mewakili SMIP, DPW PRD Sulteng Adi Prianto dan Direkrur Pelaksana YTM Marianto Sabintoe. TIN

 

Sumber: Harian Mercusuar

Edisi: 1 April 2016