Yayasan Tanah Merdeka
Fokus Pada Riset dan Advokasi Sumber Daya Alam Serta Perburuhan.

Advokasi dan Riset Sumber Daya Alam
- Memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
- Memastikan sumber daya alam dapat memberi manfaat bagi warga
- Mendorong proses transisi energi berkeadilan


Advokasi dan Riset Perburuhan
- Mendorong agar buruh mendapatkan hak yang layak
- Mendorong perbaikan keselamatan dan kesehatan kerja buruh
- Mengkritisi praktek-praktek union busting bagi buruh kawasan pertambangan dan pengolahan nikel
“Persoalan sumber daya dalam dan buruh tak bisa dipisahkan. Tidak jarang pengelolalan sumber daya alam mendiskriminasi buruh hanya sebagai objek. Padahal merekalah subjek utama dalam prosesnya.”

Richard Labiro
Direktur Eksekutif Yayasan Tanah Merdeka
Publikasi
-

Operasi SAR Tambang Emas Ilegal di Parigi Moutong Ditutup
Palu: Basarnas Palu menutup operasi SAR pencarian korban longsor di tambang emas ilegal di Desa Buranga, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Total tujuh korban tewas telah ditemukan. “Setelah satu jenazah korban terakhir berhasil dievakuasi, maka secara resmi kegiatan operasi ini kami tutup,” kata Kepala SAR Palu Andrias Hendrik Johanes yang dihubungi dari Palu, Sulawesi Tengah,…
-

Aliansi Petani Desak Pencabutan HGU PT Sinergi Perkebunan Nusantara
PALU, SWARAKALTARA.COM Aliansi Untuk Petani Lee Seninn (1/2) melaksanakan aksi di Badan Pertanahan Negara Provinsi Sulawesi Tengah dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Aksi ini merupakan respon terhadap lambatnya tindakan BPN Provinsi dalam menanggapi Surat Permohonan Aliansi untuk mencabut Surat Keputusan Hak Guna Usaha PT Sinergi Perkebunan Nusantara. Sebelumnya, Aliansi memasukan Surat…
-

Kepala BPN Morut Diminta Laksanakan Putusan MA
PALU – Puluhan aktivis yang terbagung dalam Aliansi Untuk Petani Lee kembali menggelar aksi, memprotes atas lambatnya tindakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam menanggapi surat permohonan Aliansi, untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sinergi Perkebunan Nusatara. Aksi tersebut digelar, Senin (01/02) di dua titik, yakni di Badan…
-

Aliansi Petani Lee Beri Waktu Tiga Hari BPN Sulteng jawab Surat Permohonannya
Palu,- Aliansi untuk Petani Lee, Kecamatan Mori, Kabupaten Morowali Utara (Morut) menyerahkan Surat ke Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) perihal permohonan pencabutan segera surat keputusan yang diterbitkan Kepala Kantor BPN Kabupaten Morut terkait sertivikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) seluas 1895 Ha meliputi Desa Lee,…
-

YTM Kritisi PT. Oti Ea Abadi di Morowali
PALU, Perusahaan join operasi PT. Oti Ea Abadi dan PT. Utami Rahmat Membangun, melakukan pembuatan jalan houiling di Desa Onepute Jaya. Awalnya pembuatan jalan tersebut berjalan baik. Sebab, pihak perusahaan telah membayar tanah masyarakat yang akan ditimbun material pembuatan jalan. Prakteknya justru lahan yang tidak dibayarkan malah yang ditimbun oleh pihak perusahaan. Sehingga, menimbulkan permasalahan.…
-

Hentikan Kebijakan Produk Nikel Murah, Penggunaan PLTU Batubara, Batalkan Rencana Buang Limbah ke Laut dan Tingkatkan Kesejahteraan Buruh
Harga produk olehan bijih nikel dari yang diproduksi di Indonesia murah tak terlepas dari biaya upah murah dan lingkungan hidup yang tidak komprehensif dari awal hingga paska tambang. Harga produk nikel dari Indonesia berupa hot rolled stainless steel sheets dan coils (SSHR) yang murah di pasar internasional dibandingkan dengan harga negeri lainnya, dijadikan dasar oleh…
-

YTM Desak Pemerintah Sulteng Berlakukan Karantina Wilayah
PALU, SULTENGNEWS.COM – Yayasan Tanah Merdeka (YTM) mendesak Pemerintah Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk memberlakukan karantina wilayah. Pasalnya, korban positif Covid-19 di Sulteng terus bertambah setiap harinya, penyebarannya pun yang awalnya antar provinsi, sekarang bertahap ke penyebaran lokal baik di Kota Palu maupun di Kabupaten – Kabupaten di Sulteng. Hal ini harus jadi perhatian khusus Pemerintah…
