Perampasan Tanah Merajalela

 

BAIM (Deadline News)

PALU-Keran investasi yang bergerak di bidang tambang dan perkebunan berdampak pada kesengsaraan rakyat. Persoalan klasik yang kerap menyelimuti masuknya investor adalah masalah sengketa lahan. Pengusaha dan penguasa ditengarai menganut sistem Imperialisme dan Kapitalisme dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan masyarakat. Akibatnya masyarakat jadi korban semena-mena oleh penguasa dan pengusaha.

 

Mencermati hal itu, sejumlah aktivis dan elemen mahasiswa tergabung dalam Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat (FPKR) serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulteng, menggelar aksi turun ke jalan menyuarakan hak-hak masyarakat yang menjadi korban perampasan tanah oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) di Luwuk.

Sigit dalam orasinya menuturkan bahwa gaya imperialis dan kapitalis dipertontonkan oleh penguasa dan pengusaha bukan saja terjadi di luwuk, namun di sejumlah daerah seperti, Donggala, Sigi, Touna, dan Buol.

“Untuk itu kami sangat menentang gaya imprealis yang dipertontonkan oleh penguasa dan pengusaha mari kita perangi hal itu”. Ujarnya.

Protes yang dilakukan aktivis dengan menggelar aksi itu, akumulasi dari kekecewaan mereka terhadap PT. KLS yang diduga melakukan perampasan tanah milik petani di luwuk.

Aksi turun ke jalan puluhan aktivis mahasiswa dan Walhi Sulteng pada kamis pekan lalu itu, melewati jalan S. Parman menuju kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulteng.

Sumber : Deadline News, Edisi 204, 8-14 April 2013