Peringati Hari Bumi 2025, Aktivis di Palu Gelar Aksi Unjuk Rasa: “Jaga Bumi, Jaga Demokrasi”
PALU – Puluhan aktivis lingkungan, mahasiswa, organisasi perempuan, dan masyarakat sipil di Sulawesi Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperingati Hari Bumi Sedunia 2025. Aksi yang digerakkan oleh koalisi “Fraksi Bersih-Bersih” ini mengusung tema “Jaga Bumi, Jaga Demokrasi” sebagai bentuk protes atas kerusakan lingkungan yang kian meluas akibat eksploitasi sumber daya alam yang masif.
Koordinator aksi, Wandi dari Walhi Sulteng, menyampaikan bahwa hingga saat ini, langkah-langkah perlindungan lingkungan oleh pemerintah masih jauh dari harapan. Ia menyoroti ketergantungan negara terhadap industri ekstraktif seperti pertambangan nikel, pembakaran bahan fosil, dan ekspansi perkebunan sawit yang terus menggerus kawasan hutan di Sulawesi Tengah.
“Pemerintah masih memprioritaskan proyek-proyek strategis nasional yang mengorbankan lingkungan. Ini adalah bom waktu yang bisa mempercepat krisis sosial, ekonomi, dan lingkungan,” tegas Wandi.
Data yang disampaikan menunjukkan luasan kawasan yang telah dan akan digunakan untuk proyek besar seperti Kawasan Pangan Nusantara (KPN) mencapai 15.000 hektar, ekspansi perkebunan sawit 681.686 hektar, dan pertambangan 615.571,4 hektar. Total pembukaan lahan mencapai lebih dari 1,3 juta hektar, yang dinilai mengancam keseimbangan ekosistem di wilayah ini.
Dampak Serius Terhadap Masyarakat dan Lingkungan
Kerusakan lingkungan telah memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penurunan kualitas udara dan air. Komunitas lokal, terutama masyarakat adat dan perempuan, menjadi kelompok paling terdampak akibat hilangnya ruang hidup dan sumber mata pencaharian.
Wulan dari Solidaritas Perempuan mengungkapkan bahwa banyak perempuan adat kini kehilangan akses atas hutan sebagai sumber ekonomi keluarga. Kondisi ini memperburuk ketimpangan dan membuat perempuan semakin rentan terhadap kekerasan berbasis gender.
Sementara itu, Azis dari Yayasan Tanah Merdeka menyampaikan alasan penggunaan masker dan lakban oleh peserta aksi. Masker mewakili kondisi polusi udara akibat industri besar yang menyebabkan meningkatnya kasus ISPA, sedangkan lakban sebagai simbol bisunya suara rakyat dan aktivis yang dikriminalisasi saat menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pro-investor.
“Masyarakat di daerah industri seperti Morowali, Donggala, dan Palu, hidup dalam bayang-bayang polusi dan pembungkaman demokrasi,” ujar Azis.
Dalam orasinya, Aziz juga menyerukan agar masyarakat tidak lagi memberikan kepercayaan kepada partai politik yang mendukung kebijakan yang merusak lingkungan. Ia menyoroti pengesahan UU TNI/Polri sebagai bentuk nyata pembungkaman rakyat atas nama stabilitas.
Sebagai bentuk ekspresi budaya dan kritik sosial, para aktivis juga membacakan puisi bertema lingkungan yang dibawakan oleh Hernan Lapi (KPA) dan Jihan (Relawan Muda KPKP-ST).
Perempuan dan Anak Jadi Korban Paling Rentan
Orasi penutup disampaikan oleh Lia Somba dari Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulteng (KPKP-ST). Ia menekankan bahwa dampak dari eksploitasi sumber daya alam paling dirasakan oleh perempuan dan anak-anak. Krisis air bersih, meningkatnya angka kemiskinan, dan kerentanan terhadap tindak kekerasan berbasis gender menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani.
“Sampai kapan kita harus menunggu lebih banyak korban sebelum negara bertindak?” tanya Lia dalam orasinya.
Aksi Hari Bumi 2025 ini ditutup dengan pembacaan tuntutan oleh Fraksi Bersih-Bersih dan menyanyikan lagu perjuangan “Darah Juang” sebelum massa membubarkan diri secara damai.
Adapun organisasi yang tergabung dalam aksi ini antara lain Walhi Sulteng, JATAM Sulteng, Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Solidaritas Perempuan (SP), Perhimpunan Evergreen (PEI), Mahardika Palu, Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulteng (KPKP-ST), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
