Evaluasi Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Tahun 2023: Karut-marut Pertambangan dan Industri Pengolahan Nikel di Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah adalah provinsi utama penambangan bijih nikel dan industri pengolahan nikel di Indonesia. Pada tahun 2023, total luas areal izin pertambangan nikel di Sulawesi Tengah mencapai 299.185 hektar yang dikuasai oleh 121 badan usaha. Ada 53 perusahaan memegang izinusaha industri pengolahan logam berbasis nikel di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2023, industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah memiliki kapasitas produksi terpasang mencapai 668.000 ton kandungan logam nikel pertahun.
Mempekerjakan lebih 100.000 pekerja, sayangnya standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang buruk menjadi masalah utamapertambangan dan industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah. Sepanjang tahun 2023, terjadi 10 kasus terkait keselamatan di tempat kerja yang menewaskan 36 pekerja dan mencederai 47 buruh. 10 pekerja asal Tiongkok termasuk di antara 34 pekerja yang tewas.
Yayasan Tanah Merdeka (YTM) berpendapat bahwa pemerintah harus memaksa perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama dengan para pekerja dan serikat-serikat buruh untuk melakukan analisa bahaya dan penilaian resiko di setiap divisi untuk memastikan bahaya-bahaya di tempat kerja dapat teridentifikasi secara jelas dan mempertahankan standar kontrol resiko yang tinggi. Tungku-tungku smelter tidak dibolehkan terus dioperasikan melampaui usia operasinya.
Ekspansi pertambangan dan industri pengolahan nikel tanpa kendali menimbulkan masalah lingkungan yang luas. Deforestasi telah mengakibatkan banjir tahunan di Morowali dan Morowali Utara. Sepanjang tahun 2023, 4 peristiwa banjir berdampak terhadap sekitar 2.000 kepala keluarga. Memilik PLTU captive power sekitar 5.000 MW, industri nikel di Sulawesi Tengah menjadi sumber polusi paling serius.
YTM berpendapat bahwa pemerintah mesti melakukan penegakan hukum tegas terhadap para pelaku ilegal mining dan meninjau kembali izin-izin penambangan di kawasan-kawasan hutan. Pemerintah juga harus memaksakan pelaku industri pengolahan nikel untuk segera melakukan program dekarbonisasi melalui transisi dari penggunaan PLTU batubara menuju penggunaan pembangkit-pembangkit listrik yang ramah lingkungan di smelter-smelter nikel yang sedang beroperasi dengan timeline tertentu. Pemerintah tidak boleh lagi mengizinkan pembangunan smelter-smelternikel baru dan PLTU batubara baru.
Pertambangan nikel dan industri pengolahan nikel juga memicu konflik-konflik tidak terselesaikan dengan penduduk setempat. Sepanjang 2023, ada 9 kasus protes yang melibatkan tidak kurang dari 1.000 warga karena penambangan nikel di Morowali dan Morowali Utara.
YTM berpendapat bahwa pemerintah mesti meninjau kembali semua IUP nikel dan kawasan-kawasan industri di Morowali dan Morowali Utara yang memiliki riwayat tumpang tindih dengan lahan-lahan pertanian yang secara tradisional dikuasai penduduk setempat.
