Medio pekan lalu, Kamis (20/11/2025), kompleks PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) penuh sesak oleh pasukan TNI yang menggelar latihan Komando Gabungan (Kogab).
Pemandangan yang jarang terjadi. Kawasan yang biasanya diisi raungan smelter dan derap truk pengangkutan bijih, hari itu bersanding dengan deru alutsista. Langit Bahodopi dihiasi aksi penerjun dari TNI Angkatan Udara.
Kegiatan ini melibatkan 26.998 prajurit lintas matra. Kehadiran Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto seolah menegaskan bahwa industri pengolahan nikel kini bukan hanya arena ekonomi, tapi juga panggung latihan militer.
Percakapan tentang batas antara keamanan dan militerisasi mulai muncul di kalangan pekerja dan aktivis lokal; apakah kritik masih punya ruang ketika industri dijaga pasukan bersenjata?
Regulasi Obvitnas Pintu Masuk Pelibatan TNI
TNI menyebut latihan Kogab sejalan dengan titah Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pengamanan berlapis di Morowali. Sandarannya pada dalih stabilitas investasi.
Industri IMIP beroperasi sejak 2015. Empat tahun berselang, kawasan itu ditetapkan sebagai objek vital nasional (obvitnas). Status inilah yang membuka ruang bagi pelibatan aparat militer.
Pengamanan obvitnas termasuk bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) berdasarkan pasal 7 ayat (2) UU TNI Nomor 3 Tahun 2025. Dengan payung hukum tersebut, pengerahan prajurit dianggap sah.
“Secara normatif TNI punya mandat itu (menjaga obvitnas), ketika negara menilai ada ancaman yang berpotensi melampaui kapasitas pengamanan biasa,” kata Khairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) kepada Lengaru.id, Senin (24/11).
Aturan mengenai pengamanan obvitnas juga termuat dalam Keppres 63/2004. Adapun menyangkut bidang energi dan sumber daya mineral merujuk Permen ESDM 48/2018.
Fahmi bilang penugasan TNI di kawasan industri tidak otomatis dan mesti berbasis keputusan politik negara. Sebab urusan keamanan pada dasarnya merupakan tugas Polri.
“TNI sebagai instrumen pendukung, bukan pengamanan permanen dan rutin. Berapa jangka waktu penugasan, jumlah personel, semua harus jelas. Pelibatannya murni perintah negara, bukan permintaan industri,” ungkapnya.
Pengerahan TNI dilakukan bila ada ancaman teror, sabotase, atau gangguan keamanan tinggi. Fahmi menggarisbawahi batas mandat ini perlu dipatuhi agar tidak menggeser fungsi militer ke ranah sipil.
“TNI tidak boleh mengambil alih fungsi penegakan hukum sipil. Pun ketika ada protes sosial di sekitar area industri, TNI tidak boleh terlibat langsung. Polri tetap menjadi penanggung jawab utama urusan keamanan,” ucapnya.
Tentara Bikin Buruh Waswas
Di lapangan, batas-batas tegas tadi terasa amat samar. Sejak awal, pekerja sudah terbiasa melihat patroli berseragam loreng di sekitar kawasan IMIP.
Sebagian orang mungkin menganggap latihan Kogab sekadar simulasi pengamanan obvitnas. Namun, di tingkat pekerja, efeknya jauh lebih kuat.
Selain bikin waswas, kehadiran fisik tentara seringkali memengaruhi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara buruh dan perusahaan.
“Kami juga ada rasa ketakutan. Militer sedikit-sedikit ikut campur, entah ketika kami ingin melakukan mediasi atau aktivitas apa pun itu. Ruang gerak kami terbatas,” ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (FSPIM-KPBI) Komang Jordi.
Sepengalaman Jordi, setiap kali mereka menggelar demonstrasi selalu berhadapan dengan ratusan aparat gabungan, termasuk personel TNI.
Ia jadi teringat saat aksi dua tahun lalu kala menyuarakan sistem outsourcing. Waktu itu Jordi tiba-tiba ditarik keluar dari barisan massa buruh.
Sejurus kemudian, dirinya sudah dikelilingi sejumlah pria berpenampilan kasual, bertubuh tegap. Lalu muncul suara yang tak didengar peserta aksi lain kecuali Jordi seorang: sebuah ancaman pembunuhan.
“Saya diancam mau dibunuh. Dikatai hanya pendatang dan tidak tahu apa-apa. Pokoknya perkataan yang tidak pantas keluar semua,” kenang Jordi.
Jordi ingat persis ancaman dan makian itu disusul kalimat bernada instruksi, “deteksi dia ini, tinggalnya di mana.”
“Kami menganggap masukan perbaikan apa pun tidak akan ditindaklanjuti. Aparat yang diharapkan bisa menjadi mediator malah lebih berpihak kepada pengusaha,” tutur Jordi.
Bayang-Bayang Konflik Kepentingan di Balik Pengamanan Berlapis
Pengamanan berlapis oleh militer di kawasan tambang berstatus obvitnas menyatu dengan penempatan eks perwira tinggi dalam manajemen perusahaan—kolaborasi “senyap” yang sudah lama menjadi rahasia umum.
Daftar purnawirawan jenderal dalam industri ekstraktif turut jadi ulasan film dokumenter Dirty Vote II besutan Dandhy Dwi Laksono. Semuanya berasal dari lingkup TNI.
Kawasan industri Morowali lekat dengan Letjen (Purn) Sintong Panjaitan dan Mayjen (Purn) Hendardji Soepandji. Nama pertama merupakan senior Prabowo saat berseragam Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Petinggi militer era Orde Baru itu banyak terlibat dalam operasi tempur. Keberhasilan Sintong dalam menjalankan tugas membuatnya dihadiahi kenaikan pangkat luar biasa dan tanda kehormatan Bintang Sakti dari Presiden Soeharto.
Riset Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) membahas hubungan kalangan militer, terutama Sintong dengan Halim Mina dan Hamid Mina—pengusaha kakak beradik keturunan Tionghoa yang lahir di Medan.
Mina bersaudara melalui PT Bintangdelapan Mineral (BDM)—bagian dari Bintangdelapan Group—memegang konsesi seluas 47 ribu hektare di Morowali.
Pada 2013, BDM meneken nota kesepahaman dengan Tsingshan untuk membangun IMIP di Kecamatan Bahodopi. Pada tahun yang sama, BDM menunjuk Sintong Panjaitan sebagai komisaris utama.
Situs resmi IMIP menyebutkan BDM sebagai founding father dan cikal bakal lahirnya kawasan industri seluas 4.000 hektare itu. Mengubah Morowali dari wilayah terpencil nan sepi menjadi episentrum produksi nikel dunia.
Perusahaan lain milik Halim dan Hamid Mina, PT Bintang Delapan Investama (BDI), mengangkat Mayjen (Purn) Hendardji Soepandji sebagai komisaris utama pada November 2013.
Tiga tahun berselang, BDI merombak formasi. Sintong menjadi komisaris utama, sementara Hendardji sebagai anggota dewan komisaris. BDI menggenggam 25,31% saham PT IMIP. Sisanya dimiliki Shanghai Decent Investment Group (49,69%), dan PT Sulawesi Mining Investment (25%).
Meski purnawirawan jenderal telah kembali menjadi masyarakat sipil, keterlibatan mereka tak serta merta menghilangkan risiko konflik kepentingan.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng memandang persoalannya terletak pada warisan kultur komando yang melekat kuat.
“Relasi hierarki tidak hilang begitu saja ketika bicara hubungan senior atau mantan komandan dengan prajurit aktif. Memang tak ada larangan purnawirawan berbisnis. Dan bisa saja perusahaan merekrut mereka untuk memudahkan mobilisasi dalam pengamanan,” terang Koordinator Jatam Sulteng Moh. Taufik.
Ketika Industri “Dipagari” Koramil hingga Kodam
Peresmian Kodim 1311/Morowali tahun 2014 boleh jadi penanda awal penguatan organisasi militer di wilayah industri. Berdiri setahun setelah kesepakatan bisnis antara Tsingshan dan BDM.
Kodim Morowali sudah lima kali berganti kepemimpinan. Posisi dandim saat ini dijabat Letkol Inf. Abraham S. Pandjaitan yang berlatar Kopassus.
Dua generasi sebelum Abraham, jabatan Dandim Morowali diisi lulusan terbaik peraih Adhi Makayasa: Letkol Inf. Constantinus Rusmanto (2021–2023) dan Letkol Inf. Alzaki (2023–2025).
Perluasan struktur teritorial TNI terus berlanjut. Pada 2025, menyusul pembentukan Koramil 1311-09/Bahodopi dan Kodam XXIII/Palaka Wira. Satuan-satuan baru ini mencerminkan betapa strategisnya kawasan industri nikel dalam kalkulasi keamanan negara.
“Bahodopi memiliki nilai strategis dari segi sumber daya alam, ekonomi, maupun sosial budaya. Kehadiran koramil diharapkan dapat memperkuat peran TNI dalam menjaga keamanan dan menciptakan sinergi,” kata Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Deni Gunawan di acara peresmian, 17 Januari 2025.
Pun sejak awal menjabat, Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar P. Sianipar ingin memindahkan markas korem ke Morowali. Pembangunannya ditargetkan rampung 1–2 tahun ke depan.
Tingkatan komando TNI yang membawahi daerah hilirisasi itu menunjukkan sebuah kesamaan: pimpinan kodam, korem maupun kodim dihuni perwira korps baret merah yang dibesarkan dalam doktrin operasi khusus.
Penempatannya pun memperlihatkan tren yang mencolok. Semisal Korem 132/Tadulako, dalam arsip mutasi satu dekade terakhir, kursi danrem nyaris selalu diisi perwira dengan rekam jejak satuan elite.
Tak sedikit dari mereka yang kemudian melaju menuju posisi prestisius. Sebut saja Agus Subiyanto, Danrem 132/Tadulako periode 2017–2018 yang kini menjadi pemimpin pucuk di Mabes TNI.
Ruang Sipil Terbatas dan Teka-teki Biaya Latihan
Bagi kelompok sipil, aksi terjun payung dan manuver pasukan bersenjata di IMIP menjadi sinyal menguatnya model pengamanan militeristik pada era rezim Prabowo-Gibran.
“Narasi yang disajikan bahwa latihan itu bagian dari upaya menjaga aset strategis nasional. Tapi secara implisit, negara seolah mengirim pesan ‘kami siap menggunakan kekuatan militer untuk menghalau segala gangguan,’” tutur Direktur Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Richard Labiro.
Menurut Richard, protes buruh lewat unjuk rasa atau mogok kerja bisa saja ditafsirkan sebagai gangguan yang memerlukan pelibatan TNI. Pekerja menjadi kelompok paling berisiko.
Kehadiran militer membuat kerja-kerja advokasi berada dalam suasana yang serba tertekan. Tak hanya kalangan buruh, tapi juga ruang gerak jurnalis dan NGO. Akses informasi yang sejak awal tertutup kini kian sukar ditembus.
Selain potensi intimidasi di lapangan, Richard khawatir pengekangan juga merambah ke ruang-ruang digital.
“TNI tentu dilengkapi dengan perangkat teknologi dalam operasi keamanan. Mudah bagi mereka melacak dan melakukan sabotase untuk menghambat kampanye masalah-masalah yang terjadi di kawasan,” imbuhnya.
Richard menambahkan, selain soal penyempitan ruang sipil, transparansi anggaran menjadi aspek penting yang perlu diajukan untuk dibuka kepada publik.
Ia menilai latihan skala besar yang melibatkan puluhan ribu prajurit dan pengerahan alutsista di kawasan industri menuntut kejelasan tentang mekanisme pembiayaan.
“Perlu juga menelisik besaran biaya yang mampu memobilisasi tentara terkonsentrasi dalam satu wilayah. Misal saja waktu operasi perburuan teroris di Poso, anggarannya pasti besar. Tapi jumlah pastinya tidak diketahui. Kami menduga hal serupa berlaku saat latihan militer di kawasan IMIP,” kata Richard.
Sumber: https://lengaru.id/homepage/readmore/menjaga-investasi-menggerus-ruang-sipil–1764128093
Tinggalkan Balasan